Ada yang Sebut Indonesia Negara Gagal Sistemik, Anak Buah Sri Mulyani Tak Terima: Penilaian Ini Tidak Berdasar!

Staf Khusus Menteri Keuangan (Stafsus Menkeu) Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, menyebut pernyataan terkait Indonesia merupakan negara yang gagal secara sistemik, adalah penilaian yang tidak berdasar.

Sebelumnya, pernyataan tersebut dilontarkan oleh Managing Director at Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan. Dalam hal ini, Anthony menyimpulkan keterangan Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres.

Baca Juga: BPS Lapor Angka Kemiskinan Turun, Kemenkeu: Berkat Aktivitas Ekonomi yang Menguat

"UN Chief, António Guterres mengatakan, negara yang membayar bunga pinjaman lebih besar dari anggaran kesehatan atau pendidikan, masuk kategori negara gagal sistemik," tulis Anthony dalam cuitannya di Twitter @AnthonyBudiawan, dikutip Rabu (19/7/2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut, Anthony kemudian menyimpulkan Indonesia merupakan negara gagal sistemik. Ia pun menjelaskan alasannya.

"Indonesia masuk negara gagal sistemik. APBN 2022: Biaya Kesehatan Rp176,7 T; Bunga pinjaman: Rp386,3 Tr," katanya.

Merespons cuitan Anthony, Yustinus Prastowo selaku pihak yang mewakili Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah soal Indonesia yang dinilai gagal sistemik.

"Penilaian ini tidak berdasar! Indonesia bukan negara gagal," tulis Yustinus di akun Twitter @prastow.

Anak buah Sri Mulyani itu menjelaskan Indonesia justru termasuk salah satu negara dengan kategori pendapatan menengah ke atas. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonominya yang stabil di angka 5%.

"Justru kita masuk 'upper middle income country' dg pertumbuhan ekonomi stabil & tinggi 5%. Total anggaran pendidikan & kesehatan 2022 adalah Rp 649 T atau 168% dari belanja bunga Rp 386 T. Tahun 2023 bahkan naik!" jelasnya.

Lebih lanjut, Prastowo kemudian menyebut poin-poin yang dapat membantah pernyataan Anthony Budiawan.

"Indonesia bukan negara miskin karena sudah masuk dalam kategori Upper Middle Income Country berdasarkan rilis Bank Dunia," ujar dia.

Kemudian, lanjut Prastowo, Indonesia jauh dari gagal sistemik. Pasalnya, ekonomi Indonesia tumbuh stabil di atas 5 persen pada 6 kuartal berturut-turut.

"Indonesia tdk pernah gagal bayar sepanjang sejarah. Buktinya peringkat kredit Indonesia di tingkat layak investasi.Lembaga pemeringkat global, Standard & Poor's (S&P), mengafirmasi peringkat kredit Indonesia bertahan di posisi BBB outlook stabil," tegasnya.

Baca Juga: Melejit! Kemenkeu Catat Pokok Lelang Negara Tembus Rp35 Triliun dan Bea Lelang Rp800 Miliar

Hal keempat, Prastowo menjelaskan keputusan mempertahankan rating tersebut merupakan cerminan dari kesuksesan Indonesia dalam melakukan konsolidasi fiskal yang cepat dan didukung oleh pertumbuhan pendapatan yang solid. Termasuk kebijakan fiskal-moneter yang terkalibrasi dengan baik.

"Bahkan jika ditambah alokasi anggaran kesehatan yang disediakan APBD sebesar Rp 249T, total anggaran kesehatan menjadi Rp 426T," tutup Prastowo.