Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Satgas BLBI Sita The East Tower Senilai Rp786 Miliar, Nama Setya Novanto Jadi Sorotan

Satgas BLBI Sita The East Tower Senilai Rp786 Miliar, Nama Setya Novanto Jadi Sorotan Kredit Foto: BLBI
Warta Ekonomi, Jakarta -

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) melaksanakan penyitaan berupa tanah dan bangunan satuan rumah susun yang dikenal sebagai The East Tower yang terletak di Setiabudi, Jakarta Selatan, senilai Rp786 miliar.

Penyitaan ini lantas menjadi sorotan karena diketahui merupakan Harta Kekayaan Lainnya Obligor Bank Asia Pacific yakni Setiawan Harjono (besan Eks Ketua DPR Setya Novanto) dan Hendrawan Haryono. 

Baca Juga: Tunggakan Obligor BLBI yang Masih Rp81,6 Triliun Berikan Dampak ke Perekonomian

"Satgas BLBI akan terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara melalui serangkaian upaya, seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor dan/atau debitur yang merupakan barang jaminan maupun harta kekayaan lain yang dimiliki oleh obligor dan/atau debitur," ujar Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban, Senin (24/7/2023).

Rionald mengatakan penyitaan tersebut dilaksanakan sebagai bagian upaya negara mendapatkan kembali dana BLBI yang telah dikucurkan kepada bank pada saat terjadi krisis moneter beberapa waktu lalu.

"Selanjutnya, Satgas BLBI bersama dengan PUPN akan melakukan upaya hukum lebih lanjut apabila Obligor Bank Asia Pacific Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono tidak memenuhi kewajibannya, termasuk dengan melaksanakan lelang atas aset tersebut," kata Rionald.

Penyitaan dilakukan terhadap tanah sesuai SHGB No. 01333/Kuningan Timur seluas 8.247 m2 atas nama PT Gentamulia Infra beserta 177 bangunan satuan rumah susun di atasnya atas nama PT Gentamulia Infra dengan total luas 26.715,59 m2.

Langkah tersebut dilakukan sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPS-03/PUPNC.10.01/2023 tanggal 5 April 2023 yang diterbitkan oleh PUPN Cabang DKI Jakarta.

Adapun, penyitaan dilakukan terhadap bangunan satuan rumah susun yang dimiliki oleh "Pihak yang Memperoleh Hak" sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara, yaitu PT Gentamulia Infra.

Baca Juga: Anak Buah Sri Mulyani: CMNP Tidak Terkait dengan Urusan BLBI

Penyitaan tidak dilakukan terhadap bangunan satuan rumah susun yang sudah dimiliki oleh Pihak Ketiga selain PT Gentamulia Infra, yaitu 77 satuan rumah susun dengan total luas 20.265,76 m2.

Sebagai informasi, penyitaan tersebut turut dihadiri oleh Rionald Silaban selaku Ketua Satgas BLBI, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, SH selaku Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Purnama T. Sianturi selaku Ketua Sekretariat Satgas BLBI, Djanurindro Wibowo selaku Ketua Pokja Aset Tanah/Bangunan Satgas BLBI, Mahmudsyah selaku Ketua PUPN Cabang DKI Jakarta/Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta, serta jajaran kepolisian dan aparat setempat.

Baca Juga: Konsisten dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan, Pertamina Group Ini Gaet Penghargaan IGA 2024

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Alfida Rizky Febrianna
Editor: Ayu Almas

Advertisement

Bagikan Artikel: