Di Ajang UNFSS+2, RI Ungkap 3 Alasan Dunia Harus Rombak Sistem Pangan untuk Capai Target SDGs

Warta Ekonomi, Jakarta -

Indonesia menyampaikan strategi transformasi sistem pangan di the United Nations Food Systems Summit (UNFSS) +2 Stocktaking Moment 2023 di Food and Agriculture Organization Headquarters, yang digelar di Roma, Italia 

Dalam pertemuan yang dikoordinasikan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan didukung Pemerintah Italia tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan pandangan Indonesia terhadap peran transformasi sistem pangan global untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

Baca Juga: Lakukan Percepatan Pembangunan Berkelanjutan Desa dan Kejar SDGs, Kemendes PDTT Gelar ICSRD

"Indonesia menekankan pada tiga hal. Pertama, Indonesia berkomitmen untuk mengubah sistem pangan di tingkat nasional dan daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan kita untuk mengubah sistem pangan menjadi lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan," ungkap Suharso, Selasa (25/7/2023).

Suharso menjelaskan, sebagai negara kepulauan terbesar dan beragam, melokalkan sistem pangan berdasarkan kekayaan keanekaragaman hayati dan sosial budaya lokal adalah salah satu cara mengubah sistem pangan Indonesia.

Dalam hal ini, Indonesia mempertimbangkan transformasi sistem pangan pertanian dan nexus of Food, Energy, Water sebagai bagian penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

"Kedua, memperkuat sektor pertanian dan dukungan terhadap petani skala kecil merupakan hal yang krusial dalam transformasi sistem pangan di Indonesia. Petani skala kecil memiliki peran penting dalam sistem pangan. Untuk itu, Pemerintah Indonesia mengambil peran melalui penciptaan enabling environment, yang mendukung petani skala kecil," katanya.

Ketiga, sambung dia, perlunya kemitraan multipihak yang lebih kuat dan inklusif dalam transformasi sistem pangan. 

"Dalam hal ini, Indonesia telah melaksanakan rangkaian dialog dan kemitraan yang bersifat multipihak, antara lain dalam perumusan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi," terang Suharso.

Selain itu, dana alokasi khusus juga merupakan instrumen untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam membangun sistem pangan lokal mereka.

Baca Juga: Kembangkan Ekonomi Biru, Bappenas Ajak Pemuda ASEAN Lestarikan Geopark Warisan UNESCO

Suharso menekankan dunia harus meningkatkan kerja sama dan kolaborasi, semua tingkatan, demi perkembangan sistem pertanian pangan. 

"Bersama-sama, kita harus melipatgandakan upaya bersama untuk mencapai target TPB/SDGs, khususnya dalam mengakhiri kelaparan dan kemiskinan global, dengan membangun sistem pangan yang lebih berkelanjutan, adil, dan tangguh," tutup Suharso.