Bappenas Ungkap Tantangan dalam Penerbitan Orange Bond di Indonesia

Pemerintah menilai penerbitan orange bond di Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar, terutama terkait ketersediaan proyek yang layak dan memiliki struktur risiko yang dapat diterima investor. Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo Teguh Sambodo, menyebut bahwa kesiapan proyek menjadi faktor krusial sebelum instrumen pendanaan berbasis pemberdayaan perempuan tersebut dapat berkembang lebih jauh.

Menurut Leonardo, pemerintah perlu memastikan bahwa proyek-proyek yang diajukan benar-benar memenuhi standar.

“Nah ini juga menjadi salah satu tantangan untuk pemerintah untuk menemukan proyek-proyek yang memang baik. Proyek-proyek yang memang baik dan memiliki risiko. Di situlah maka perlu ada kerjasama pemerintah sama swasta. Karena kita akan menurunkan risiko dari perang-perang itu sehingga ini bisa menjadi dasar bagi penerbitan pembayaran untuk pemberdayaan perempuan,” ujarnya.

Baca Juga: Orange Forum 2025 Pertama Kali Hadir di Indonesia, Dorong Akses Modal untuk Perempuan

Ia menjelaskan bahwa indikator SDGs telah masuk dalam rencana kerja pemerintah, sehingga sebagian kebutuhan pendanaannya sudah dialokasikan melalui APBN. Namun, sejumlah target global masih memerlukan dukungan tambahan, terutama yang terkait kesetaraan gender, penciptaan lapangan kerja, ekonomi biru, serta proyek-proyek yang membutuhkan kolaborasi multi-sektor yang lebih kuat.

eonardo menegaskan bahwa obligasi hanya salah satu bagian dari ekosistem pembiayaan SDGs.

“Bonds itu menjadi salah satu instrumen keuangan yang menjadi pelengkap untuk pembiayaan SDGs. Di luar itu masih banyak skema-skema pembiayaan lain,” katanya.

Baca Juga: Orange Bonds Sukses Bawa PNM Raih Penghargaan Bergengsi

Ia menambahkan bahwa 116 indikator SDGs yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah seluruhnya membutuhkan pembiayaan terukur dan terintegrasi.

Tantangan lain adalah memastikan proyek siap dieksekusi. Pemerintah terus memetakan proyek prioritas di bidang energi terbarukan, ekonomi biru, hingga penurunan stunting, yang dinilai masih memerlukan dukungan pendanaan yang signifikan menjelang 2030. Kolaborasi pemerintah, swasta, dan lembaga pembiayaan dianggap penting untuk memperjelas risiko dan meningkatkan kelayakan proyek.

Di saat yang sama, sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah menjadi pekerjaan rumah penting. Pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengembangkan sistem harmonisasi data agar kontribusi daerah terhadap SDGs dapat terukur dan dapat diintegrasikan ke dalam mekanisme pembiayaan, termasuk orange bond.