Tingkatkan Literasi, Kemendes: Rp14 Triliun Difokuskan Bangun Literasi Desa

Warta Ekonomi, Jakarta -

Literasi desa saat ini masih rendah. Pasalnya, dari Rp124 trilun anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sebanyak Rp14 triliun digunakan khusus untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) warga desa.

Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Ivanovich Agusta, mengatakan bahwa dari 33 ribu desa yang memiliki perpustakaan, hanya 30 perpustakaan desa yang aktif.

Baca Juga: Bangun Akselerasi, Sekjen Kemendes: Literasi SDM Warga Desa Harus Diperkuat

Dia mengatakan, Kemendes memiliki dua pokok tugas utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Oleh karena itu, pihaknya akan mengaktifkan kembali perpustakaan dan meneruskan penyediaan literatur.

"Tidak apa-apa rendah, yang penting sekarang kita tahu karena selama ini tidak dihitung, jadi sekarang kan sudah dihitung," ujarnya usai menghadiri acara Road to Indonesia International Book Fair Seminar Nasional Penguatan Literasi Desa, di Gedung Kemendes PDTT, Jakarta, Senin (31/7/2023).

"Jadi, desa sengaja dipakai untuk peningkatan SDM, pendidikan, dan perpustakaan," tambahnya.

Dia melanjutnya, Desa Trenggalek merupakan salah satu desa yang menyediakan dana desa khusus untuk membangun perpustakaan. Karenanya, ke depan Kemendes PDTT akan terus berkomunikasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) yang konsen akan pembangunan perpustakaan dan kemajuan literasi.

"Kita tetap lakukan pengawasan, jika ada penyalahgunaan itu patokannya dari temuan BPKP dan BPK. Asal sesuai dan tidak menyalahgunakan dengan aturan yang berlaku tidak masalah," ujarnya.

Ivanovich menegaskan, saat ini permasalahan yang terjadi terkait perbukuan ialah bagaimana dapat mudah menjual buku dan menyediakan buku, baik ke desa, daerah, maupun sampai pada tingkat kementerian pusat. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) telah mempermudah dengan sistem e-katalog. Pasalnya, selama ini Kemendes PDTT kesulitan untuk mendampingi BUMDes guna dapat masuk ke e-katalog.

"Selama ini kami dampingi BUMDes itu untuk masuk ke e-katalog sangatlah rumit. Jadi tadi disampaikan cukup masukan exel seperti nama BUMDes-nya dan alamat email untuk nanti LKPP langsung diberi akun," tegasnya.