Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Mantan Gubernur BI Usul Ubah Sistem Ekonomi Indonesia

Warta Ekonomi, Jakarta -

Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar, masih menghadapi berbagai tantangan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan maju. Untuk menghadapi tantangan ini, sebuah pendekatan baru di dalam sistem ekonomi dapat menjadi kunci untuk membuka pintu menuju perkembangan yang lebih baik.

Mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah mengungkapkan salah satu pendekatan yang diusulkan adalah perubahan dari sistem ekonomi yang sebelumnya mengutamakan shareholder capitalism menjadi stakeholder capitalism.

“Menghubungkan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia dari shareholder capitalism menjadi stakeholder capitalism. Seharusnya begitu memang, menyambungkan antara micro institution dengan big company,” jelas Burhanuddin, dikutip dari kanal Youtube lppi_id pada Selasa (1/8/2023).

Baca Juga: Mantan Gubernur BI Ungkap Alasan Perekonomian RI Tak Maju: Sulit Keluar dari Middle Income Trap

Dalam sistem ekonomi shareholder capitalism, perusahaan berfokus pada keuntungan bagi pemegang sahamnya, tanpa memberikan perhatian pada dampak sosial dan lingkungan. Hal ini seringkali menyebabkan ketimpangan ekonomi dan masalah lingkungan yang serius.

Dalam stakeholder capitalism, fokus perusahaan diperluas untuk mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang terlibat, seperti karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan lingkungan.

Mengadopsi prinsip stakeholder capitalism akan memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Pemerintah dan pelaku bisnis perlu bersinergi untuk menciptakan regulasi dan insentif yang mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan stakeholder dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Lebih lanjut, dalam mengatasi perekonomian Indonesia yang tidak maju-maju, revitalisasi koperasi menjadi penting sebagai sarana untuk memperkuat perekonomian rakyat. Koperasi juga berperan bagi masyarakat agar dapat berkolaborasi dan berbagi sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.

“Karena menghubungkan institusi kecil dengan perusahaan besar pasti perlu ada yang namanya tahapan, tidak langsung bisa digapai, pasti ada yang intermediate institution yang mungkin koperasi bisa berperan di situ,” imbuhnya.

Perubahan menuju stakeholder capitalism dan revitalisasi koperasi tidak dapat terwujud tanpa kesadaran dari masyarakat dan pemerintah. Kesadaran akan pentingnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif harus menjadi dasar untuk menggerakkan langkah-langkah kebijakan yang tepat.

Pemerintah juga harus berkomitmen untuk menciptakan kebijakan yang mendukung perubahan ini, sekaligus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

“Cara ini sudah dilakukan di banyak negara, seperti Amerika. Mereka sudah melakukan banyak hal, tapi itu dimulai dari inisiatif masyarakatnya,” pungkasnya.

Baca Juga: Lepas dari Middle Income Trap, Indonesia Punya Sisa Waktu 13 Tahun Lagi