Pesan Wapres Ma’ruf Amin untuk Pengurus Baru KDEKS Wilayah Kaltara

Wakil Presiden Ma'ruf Amin baru saja mengesahkan pengurus baru Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kalimantan Utara di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Guna mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah ke depan, jajaran pengurus KDEKS Provinsi Kalimantan Utara diminta Wapres untuk mengupayakan beberapa hal, seperti perluasan program yang sudah berjalan baik; perkuat sektor prioritas rantai nilai halal seperti pertanian, makanan minuman halal, fesyen muslim, dan pariwisata; serta meningkatkan literasi keuangan syariah.

Baca Juga: Hadiri Pengukuhan KDEKS Kaltara, Wapres Apresiasi Soal Sistem Jaminan Halal bagi UMKM

"Pertama, lanjutkan dan perluas implementasi program-program yang sudah berjalan baik. Salah satu program yang perlu menjadi quick wins adalah Percepatan Sertifikasi Halal," ungkap Wapres saat berada di Kalimantan Utara, Kamis (3/8/2023).

Sejalan dengan itu, dalam program quick wins, akan segera dilakukan penguatan sektor hulu sertifikasi halal melalui Sertifikasi Rumah Potong Hewan di daerah. Sementara, program quick wins lainnya ialah penguatan sektor keuangan sosial syariah atau ZISWAF.

"Sektor filantropi Islam ini sangat strategis dan potensial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, termasuk penyelesaian masalah kemiskinan dan tengkes (stunting)," lanjut Wapres.

Sementara dalam penguatan sektor prioritas, Wapres mengatakan bahwa Kalimantan Utara harus mampu menampilkan produk halal unggulan karena sudah terbiasa berdagang dengan Malaysia.

"Masyarakat di sini tentu sudah lebih familier dengan aktivitas bisnis dan perdagangan dengan negara tetangga. Pelaku usaha syariah harus jeli memanfaatkan peluang kerja sama ekonomi dengan negara tetangga Malaysia. Terlebih, ekonomi dan keuangan syariah juga sudah diterapkan dengan baik di Malaysia," kata dia.

Terakhir, dalam rangka meningkatkan literasi yang saat ini kurang lebih baru 23,3 persen, Wapres meminta pemangku kepentingan untuk saling berkolaborasi. "Peran akademisi, tokoh agama, serta civitas pesantren agar terus digalakkan untuk terlibat dalam diseminasi, sosialisasi, dan edukasi ekonomi dan keuangan syariah kepada masyarakat," tuturnya.

Melalui berbagai upaya tersebut, Wapres berharap Provinsi Kalimantan Utara bisa menjadi etalase terdepan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah timur Indonesia.