Indonesia Harus Bangun Ekosistem Kuat untuk Ciptakan Keadilan dalam Pendanaan Transisi Energi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut, Indonesia harus membangun sistem tata kelola yang kuat dan memastikan aspek-aspek keadilan dan transparansi dari skema-skema pendanaan yang tersedia. 

"Sistem ini bukan hanya akan berlaku pada JETP, tetapi juga segala skema yang mungkin ditawarkan pada Indonesia di masa depan," ujar Bhima dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (16/8/2023).

Bhima mengatakan, salah satu yang terpenting dalam pendanaan dari luar untuk Indonesia adalah mengenai transparansi, baik sistem maupun penyaluran dana itu sendiri.

Baca Juga: Celios: Pemerintah Perlu Cermati Skema Pendanaan JETP secara Saksama

"Tanpa transparansi yang intens dari skema pendanaan, maka transisi energi yang adil tidak mungkin terjadi," ujarnya. 

Lanjutnya, ia melihat Indonesia selalu terbiasa dengan skema pembangunan yang top-down tanpa pelibatan publik secara bermakna. Akhirnya masyarakat selalu jadi korban, kehilangan penghasilan, bahkan kehilangan tempat tinggal.

Menurutnya, dengan teknologi komunikasi sekarang, idealnya ada keterlibatan publik, dari yang paling sederhana menggunakan website untuk memberikan akses terhadap draf penyusunan CIPP JETP.

"Satu-satunya alasan tidak membuka akses adalah pemerintah memang tidak punya political will," ucapnya.

Bhima melanjutkan, tanpa adanya transparansi, proyek-proyek investasi akan berisiko besar mengancam masyarakat lokal dan masyarakat rentan.

Transisi yang benar-benar adil harus mempertimbangkan aspek ketenagakerjaan, aspek gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI), dan menangani legacy impact dari segala proyek energi. 

"Untuk itu, pelibatan masyarakat seluas-luasnya, terutama masyarakat rentan terdampak, harus dijamin," ungkapnya. 

Baca Juga: Masyarakat Adat dalam Pendanaan Transisi Energi Terpinggirkan, Untung Justru Mengalir ke Kapital