Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

'Jangan Dulu Bicara Ekspansi,' Indonesia Dituntut Selesaikan Masalah Internal Sebelum 'Ekspor' MBG

'Jangan Dulu Bicara Ekspansi,' Indonesia Dituntut Selesaikan Masalah Internal Sebelum 'Ekspor' MBG Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Rencana pemerintah memperluas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Sekolah Indonesia Jeddah, Arab Saudi, mendapat kritik dari DPR RI. Pemerintah dinilai sebaiknya fokus menyelesaikan berbagai persoalan pelaksanaan MBG di dalam negeri sebelum berbicara mengenai ekspansi program ke luar negeri.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris menilai kondisi tata kelola MBG saat ini masih membutuhkan banyak pembenahan. Karena itu, ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak terburu-buru meluncurkan program serupa di luar Indonesia.

Baca Juga: Jokowi Pada Akhirnya Juga Akan 'Menusuk dan Mengkhianati' Prabowo, Kata Politikus PDIP

Menurut Charles, sejumlah persoalan mendasar seperti pengawasan, koordinasi antarlembaga, hingga kontrol kualitas makanan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

“Jangan dulu bicara ekspansi MBG ke luar negeri kalau tata kelola di dalam negeri masih amburadul. Yang perlu dibenahi sekarang bukan memperluas wilayah program, tetapi membereskan manajemen pelaksanaannya,” ujarnya.

Ia menilai pemerintah harus memprioritaskan efektivitas program yang sudah berjalan dibanding membuka wilayah layanan baru yang justru berpotensi menambah kompleksitas pengawasan.

Charles mengingatkan bahwa pelaksanaan program di luar negeri akan menghadirkan tantangan yang jauh lebih besar dibanding di dalam negeri. Selain jarak yang mencapai ribuan kilometer, pemerintah juga harus memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga.

“Kalau tata kelola di dalam negeri saja masih amburadul, bagaimana mau mengawasi program yang dijalankan ribuan kilometer dari Indonesia?” katanya.

Politikus itu khawatir wacana ekspansi justru mengalihkan perhatian pemerintah dari upaya memperbaiki sistem yang saat ini masih menghadapi berbagai kendala teknis.

Karena itu, ia meminta BGN memusatkan energi untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan koordinasi, serta memastikan kualitas makanan dan gizi yang diterima peserta program benar-benar sesuai standar.

Baca Juga: ‘Tanpa Saya, Anda Sudah Dipenjara,’ Netanyahu Diamuk Trump Gegara Rusak Upaya Negosiasi Amerika-Iran

Sebelumnya, Eks Kepala BGN Dadan Hindayana mengusulkan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sekolah Indonesia Jeddah yang memiliki sekitar 1.081 siswa anak pekerja migran Indonesia. Usulan tersebut masih akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diputuskan lebih lanjut.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Aldi Ginastiar