Mahfud MD Akan Temui Eksil 65 di Ceko dan Amsterdam

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku akan menemui eksil peristiwa 1965 di Amsterdam dan Ceko dalam perjalanan dinasnya ke luar negeri sore ini, Selasa (22/8/2023).

Adapun para eksil tersebut merupakan mahasiswa ikatan dinas (MAHID) yang saat terjadinya peristiwa 1965 tidak diperkenankan pulang ke Indonesia lantaran paspor yang dicabut oleh Pemerintah Orde Baru.

Baca Juga: Megawati Usul KPK Dibubarkan, Mahfud Justru Bilang Ada Penguatan: Ada Rekomendasi...

"Untuk menemui korban peristiwa 1965 yang eks MAHID, mahasiswa ikatan dinas, yang dulu tidak boleh pulang, paspornya dicabut pada waktu, kemudian mereka sampai tua ada di sana," kata Mahfud dalam konferensi persnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Adapun kunjungan yang dilakukannya untuk memastikan agar hak konstitusional para eksil peristiwa 1965 di luar Indonesia tetap terpenuhi sebagai warga negara yang diakui. Mahfud mengaku telah membentuk Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggan Hak Asasi Manusia (PPHAM) untuk memenuhi hak konstitusional para eksil 1965.

Dia juga menegaskan bahwa pembentukan PPHAM tidak bermaksud untuk menghidupkan kembali komunisme dalam negeri lantaran yang menjadi korban pada peristiwa 1965 bukan hanya berasal dari anggota-anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

"PPHAM itu penyelesaian pelanggaran HAM berat, itu kita bukan menghidupkan komunisme, tapi korban tahun 65. Oleh sebab itu, korbannya banyak, bukan hanya orang mantannya orang (PKI)," katanya.

Mahfud juga menyebut, pemulihan hak korban PKI akibat peristiwa 1965 telah dilakukan melalui Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakostranas) pada tahun 2000. Pada saat itu, kata Mahfud, hak korban telah dikembalikan.

"Orang yang dianggap PKI, yang dulu didiskriminasi, kalau itu sudah sudah dikembalikan haknya sejak tahun 2000," tandasnya.