Turunkan Emisi, Pemerintah Ajak Stakeholder Perumahan Akselerasi Pembiayaan Perumahan Hijau di Indonesia

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi dalam mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia guna mengakselerasi transisi energi yang adil dan terjangkau yang telah digulirkan oleh Pemerintah. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kemenkeu telah mengimplementasikan berbagai program untuk mencapai keberlanjutan, termasuk salah satunya menerapkan insentif fiskal untuk menarik investasi agar dapat diarahkan ke proyek hijau dan industri hijau. Insentif lain yang diberikan berupa tax holidays dan tax allowances.

Baca Juga: Temui Negara ASEAN, Kemenkeu Ingin Tingkatkan Kerja Sama Pajak dan Cukai

"Indonesia juga dalam proses menerapkan regulasi untuk menerapkan perdagangan karbon yang berfungsi sebagai instrumen yang ditujukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca," ungkap Sri Mulyani saat membuka acara ASEAN Chairmanship, Developing Energy Efficient Mortgage in ASEAN Region yang digelar oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, pada Selasa (22/8) di Hotel Mulia, Jakarta.

Melalui forum tersebut, Menkeu berharap seluruh pemangku kepentingan untuk policy framework atau kerangka kebijakan dapat mengembangkan aturan hingga instrumen dalam mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia. Menkeu juga meminta para stakeholders untuk aktif dalam ekosistem pembiayaan perumahan yang telah diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR.

"Perumahan berkelanjutan adalah hal yang penting, tetapi konsep tersebut bukanlah konsep one size fits all, kita perlu memiliki desain yang spesifik terhadap setiap negara atau daerah. Kami turut senang mendengar peluncuran program dari Kementerian PUPR untuk 1 juta rumah dan retrofit dengan konsep green housing," ucap Menkeu.

Pada kesempatan yang sama, Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR menjelaskan, "Kementerian PUPR menggagas inisiatif strategis Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) untuk menyediakan rumah yang terjangkau baik melalui pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah dengan menerapkan prinsip Bangunan Gedung Hijau."

Sebagai upaya bersama dalam mendukung terciptanya suatu ekosistem untuk menyelaraskan seluruh upaya pemenuhan hunian agar dapat berjalan dengan optimal, termasuk upaya-upaya pendanaan kreatif (creative financing), Pemerintah telah membentuk inisiatif Ekosistem Pembiayaan Perumahan di tahun 2023 ini yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) kemudian dipercaya sebagai Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang dapat menjadi wadah bersama untuk berkoordinasi dalam memajukan industri perumahan Indonesia, termasuk untuk berkontribusi secara bersama dalam menciptakan industri perumahan yang berbasis lingkungan sehingga dapat mengakselerasi transisi energi yang adil dan terjangkau yang saat ini digulirkan oleh Pemerintah.