Pemerintah Yakin Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Tak Akan Dipolitisasi

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Sesmenko PMK), Andie Megantara, memastikan program intervensi spesifik pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem tidak akan dipolitisasi oleh pihak-pihak yang akan maju dalam Pemilu 2024 mendatang.

Adapun, program intervensi spesifik fokus pada konvergensi yang mengacu terhadap penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, serta meminimalkan sisa kantong kemiskinan.

Baca Juga: Menko PMK Bicara Soal Perjuangan Merdeka dari Kemiskinan, Begini Katanya

"Untuk masalah politik kayaknya enggak deh. Karena kan modalitas kita kan sudah kuat ya, artinya kita punya data by name by address. Mestinya kecil kemungkinan ya kalau itu dibawa ke ranah politik ya," kata Andie dalam acara Media Briefing Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 0 Persen di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Kendati meyakini tak akan dipolitisasi, Andie juga tidak menutup kemungkinan bila hal itu terjadi di kemudian hari. Pasalnya, intervensi spesifik bisa diklaim oleh pihak tertentu yang akan maju dalam pencalonan di Pemilu 2024 nanti.

"Walaupun ya, kita nggak tahu kalau misalkan mengeklaim, kan beda antara mengondisikan dengan mengeklaim kan lain tuh, 'kalau kita kerjanya bener kan itu karena saya', kita nggak bisa komplain," jelasnya.

Meski begitu, melalui pengondisian yang dilakukan Kemenko PMK, dia meyakini tidak ada tindakan politisasi. Dia pun berharap program pengentasan kemiskinan ekstrem berjalan secara baik dan tepat sasaran hingga akhir 2024 nanti.

"Kita semua lengkap dengan by data mudah-mudahan harapan kita semua, bahwa itu memang untuk peretasan kemiskinan tanpa dibarengi dengan hal lain, nggak terjadilah. Kita jaga profesionalisme dalam bekerja," tandasnya.