Indonesia Perlu Terapkan Kebijakan Pendukung Pembangunan Industri PLTS

Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong agar Pemerintah Indonesia menetapkan dan menerapkan kebijakan yang mendukung pembangunan industri dan rantai pasok Pemangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia. 

Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan IESR, Marlistya Citraningrum mengatakan, hal ini akan memicu adopsi PLTS yang lebih masif dan membawa Indonesia sejajar dengan negara anggota ASEAN lainnya yang telah mengedepankan energi surya.

Pasalnya, berdasarkan pengamatan IESR, meski sepanjang 2022 dan hingga tengah tahun 2023 terdapat beberapa kendala untuk pemasangan PLTS, seperti pembatasan kapasitas pemasangan dan revisi Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2021, setidaknya terdapat 186,5 MW kapasitas PLTS terkontrak dari 655 MWp project pipeline PLTS atap saja hingga April 2023.

Baca Juga: IESR Dorong ASEAN Jadi Pusat Manufaktur Komponen PLTS

"Indonesia sendiri perlu membangun hingga 100 GW PLTS skala utilitas sampai tahun 2030 untuk mencapai zero emission 2050 berdasarkan kajian Deep Decarbonization IESR," ujar Marlistya dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (24/8/2023).

Untuk mencapai itu, diperlukan keselarasan kebijakan dan implementasi di lapangan serta kejelasan prosedur yang mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat, iklim investasi yang baik, hingga adanya dukungan berupa insentif atau pembiayaan inovatif lain.

"Di tingkat ASEAN, kolaborasi strategis dan secara paralel mengembangkan industri surya regional diharapkan dapat membuat pertumbuhan PLTS lebih masif di tahun-tahun mendatang,” ungkapnya. 

Baca Juga: Tarik Minat Masyarakat, Sun Terra Hadirkan Display PLTS Atap di Electronic City SCBD