Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Interkonektivitas Lintas Negara ASEAN Ciptakan Energi Terjangkau dan Berkelanjutan

Interkonektivitas Lintas Negara ASEAN Ciptakan Energi Terjangkau dan Berkelanjutan Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana. | Kredit Foto: Djati Waluyo
Warta Ekonomi, Jakarta -

Keberagaman energi yang dimiliki negara-negara ASEAN dinilai perlu adanya pembangunan infrastruktur untuk memanfaatkan sumber energi lintas negara.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan, Pemerintah Indonesia mengungkapkan interkonektivitas antarnegara-negara ASEAN merupakan isu krusial pada Keketuaan ASEAN 2023.

"Negara-negara ASEAN dianugerahi sumber energi yang melimpah, termasuk energi terbarukan. Total potensi energi terbarukan yang dimiliki negara-negara ASEAN adalah 17.229 gigawatt. Sementara cadangan terbukti gas yang dimiliki negara ASEAN mencapai 130 triliun standar kaki kubik (TCF), sebagian besar berada di Indonesia sebesar 44,2 TCF," ujar Dadan dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (25/8/2023).

Baca Juga: Interkonektivitas Infrastruktur Jadi Kunci Ketahanan Energi di ASEAN

Dadan mengatakan, untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan sumber energi yang melimpah tersebut diperlukan infrastruktur interkonektivitas lintas negara guna memenuhi permintaan energi dari sumber energi yang berada di negara lain.

"Interkoneksi akan menciptakan energi yang terjangkau dan berkelanjutan, serta sistem energi lokal, bersamaan dengan memitigasi perubahan iklim sebagai komitmen pada kawasan ASEAN. Isu terkait interkonektivitas inilah yang menjadi fokus Indonesia pada Keketuaan ASEAN 2023," ujarnya. 

Di samping interkonektivitas infrastruktur tenaga listrik dan gas, Dadan juga menggagas untuk memperluas interkonektivitas pada subsektor biomassa dan biofuel

Selain itu, terkait dengan sumber mineral, Indonesia memiliki banyak potensi nikel dan mineral lain, begitu pun dengan negara ASEAN lainnya, diperlukan interkonektivitas untuk menciptakan industri, antara lain industri baterai.

Menurutnya, sejak ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) ASEAN Power Grid (APG) pada awal tahun 2000-an, negara-negara ASEAN masih mendapatkan manfaat dari interkonektivitas jaringan listrik. Indonesia pun menyambut baik perpanjangan MoU APG setelah tahun 2024.

Pada tahun 2022, ASEAN telah menetapkan progres dengan menyambungkan jaringan listrik di Laos, Thailand, Malaysia, dan Singapura melalui Lao PDR, Thailand, Malaysia, Singapore Power Integration Project (LTMS-PIP), yang terbukti dapat meningkatkan pemanfaatan sumber energi terbarukan, serta meningkatkan resiliensi dan stabilitas jaringan listrik pada kawasan tersebut.

"Kami juga mendorong inisiatif jual beli tenaga listrik (new multilateral power trade) pada subregion Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina (BIMP). Dengan memperkuat kerja sama pada kawasan ASEAN, kita akan menciptakan ekosistem, di mana surplus energi dari negara satu dapat memenuhi kebutuhan negara lainnya, dan memelihara win-win situation untuk seluruh negara," ucapnya.

Lanjutnya, Indonesia juga mendukung perpanjangan kerja sama Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP) yang akan berakhir pada tahun 2024 mendatang. Kerja sama ini dinilai sangat penting untuk meningkatkan interkonektivitas gas bumi pada kawasan ASEAN.

Terlebih, peran gas bumi saat ini sangat penting untuk mendukung keamanan energi dan sebagai jembatan untuk transisi energi.

"Kami berharap perpanjangan kerja sama tersebut dapat meningkatkan kolaborasi antara negara ASEAN dalam menyediakan infrastruktur gas bumi. Di masa mendatang, infrastruktur dapat diperluas kepada pengembang infrastruktur LNG, seperti terminal regasifikasi. Di sisi lain, infrastruktur gas bumi eksisting dapat dimanfaatkan untuk kerja sama energi di masa depan, seperti hidrogen dan CCS," ungkapnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa negara-negara anggota ASEAN perlu meningkatkan upaya lebih, tidak hanya pada pengembangan infrastruktur, namun juga harmonisasi kebijakan, kerangka regulasi, dan standar teknis untuk efektivitas operasi APG dan TAGP.

"Mari kita memperkuat komitmen untuk koordinasi kebijakan, memfasilitasi distribusi sumber energi lintas negara, juga menegaskan kembali komitmen kita bersama dalam menciptakan lingkungan yang sehat bagi investasi swasta, memelihara inovasi, dan memastikan keberlanjutan inisiatif energi," pungkasnya.

Baca Juga: IESR Dorong ASEAN Jadi Pusat Manufaktur Komponen PLTS

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Djati Waluyo
Editor: Rosmayanti

Advertisement

Bagikan Artikel: