Sri Mulyani Ungkap Hasil Kesepakatan Rapat Menkeu dan Bos Bank Sentral ASEAN AFMGM

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) dan Gubernur Bank Sentral ASEAN baru saja menyelesaikan rangkaian ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) kedua di tahun ini, yang berlangsung di Jakarta, pada 22-25 Agustus 2023.

Ada pun Sri Mulyani mengungkapkan sejumlah poin-poin yang disepakati oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN dari pertemuan AFMGM.

Baca Juga: AS-China Makin Panas, Sri Mulyani Wanti-wanti Menkeu dan Bos Bank Sentral Se-ASEAN

Dalam pertemuan ini, para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral mendiskusikan bagaimana ASEAN mampu secara strategis menjaga momentum dan secara kolektif menavigasi tantangan yang masih terjadi.

Tantangan tersebut seperti peningkatan tensi geopolitik, kenaikan tekanan utang dan keterbatasan ruang kebijakan, fragmentasi global, isu terhadap ketahanan pangan dan energi, penurunan tingkat perdagangan global, ancaman kemajuan teknologi, serta risiko perubahan iklim.

“Pertemuan menitikberatkan pada pentingnya memperkuat bauran kebijakan makroekonomi di negara anggota ASEAN dengan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk memastikan stabilitas ekonomi kawasan. Pertemuan ini juga menekankan pentingnya kebijakan yang terkoordinasi dengan baik untuk mengatasi berbagai risiko yang ada,” ujar Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers Penutupan AFMGM, dikutip Minggu (26/8/2023).

Sri Mulyani menambahkan, Keketuaan tahun ini juga menandai upaya ASEAN di jalur keuangan untuk meningkatkan kolaborasi dengan badan-badan sektoral lainnya dalam forum ASEAN.
Dia menilai, inisiatif ini penting dalam mengatasi tantangan global dan regional yang muncul melalui upaya bersama melalui pendekatan lintas  sektoral. Dalam pertemuan ini, ada dua agenda bahasan yang diperluas untuk kolaborasi lintas sektoral, yaitu kolaborasi Keuangan-Kesehatan dan Ketahanan Pangan.

Pada isu Keuangan-Kesehatan, pertemuan ini menetapkan langkah untuk melanjutkan kerja sama dan kemajuan dalam lanskap kesehatan dan keuangan kawasan ASEAN. Para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan menyadari adanya kesenjangan pendanaan yang signifikan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi (PPR) di Asia Tenggara seperti yang dilaporkan oleh studi yang dilakukan oleh ADB dan potensi untuk memobilisasi modalitas pendanaan di kawasan, termasuk Dana Respons ASEAN untuk COVID-19 dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Lainnya serta Penyakit Baru.

"Pada isu ketahanan pangan, negara-negara ASEAN berkomitmen untuk meningkatkan keterlibatan sektor keuangan dalam memastikan ketahanan pangan kawasan dan global dengan memperkuat kolaborasi lintas sektoral. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kebijakan untuk mengurangi tantangan ketahanan pangan, meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan makanan sehat, meningkatkan akses keuangan bagi UMKM dan petani kecil untuk mendorong ketahanan pangan, dan meningkatkan fasilitas perdagangan," jelasnya.

Untuk mendukung pencapaian dari pertumbuhan jangka panjang dan berkelanjutan di kawasan ASEAN, pertemuan ini juga mendiskusikan upaya ASEAN dalam meningkatkan pembiayaan infrastruktur kawasan dengan memposisikan ulang ASEAN Infrastructure Fund (AIF) sebagai dana hijau ASEAN untuk mendorong insfrastruktur berkelanjutan di kawasan.

Terkait hal ini, para negara anggota sepakat untuk menyeleraskan pembiayaan AIF dengan Taksonomi ASEAN untuk Keuangan Berkelanjutan, memperkuat proses bisnis AIF, serta melakukan kajian lanjutan untuk memformulasikan kontribusi rekapitalisasi AIF dan optimalisasi modal AIF yang ada.

AFMGM juga menyoroti pentingnya mendorong pendanaan transisi untuk mendukung pencapaian ekonomi rendah karbon di kawasan ASEAN. Pertemuan tersebut juga membahas Taksonomi ASEAN untuk Keuangan Berkelanjutan Versi 2 yang menunjukkan upaya ASEAN mewujudkan transisi yang adil, terjangkau, dan teratur di kawasan.

“Taksonomi ini merupakan taksonomi pertama di dunia yang mengklasifikasikan transisi energi sebagai klasifikasi hijau baru dan merupakan instrumen penting untuk menarik investasi swasta guna mendukung transisi di kawasan. Oleh karena itu, AFMGM menggarisbawahi pentingnya interoperabilitas Taksonomi ASEAN dengan taksonomi internasional lainnya,” tambah Sri Mulyani.
Sejalan dengan upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan mendesak saat ini, Menkeu dan Gubernur Bank Sentral juga melanjutkan diskusi rutin terkait isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.

Di bidang kerja sama perpajakan dan kepabeanan, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral berupaya meningkatkan pelaksanaan pertukaran informasi, mempercepat penyelesaian dan penerapan prosedur dan pedoman standar yang disepakati, dan meningkatkan kapasitas untuk menghadapi ancaman dan permasalahan saat ini.

Dalam hal pembiayaan risiko bencana, pertemuan ini fokus pada peningkatan kapasitas anggota dalam menilai risiko, mengeksplorasi instrumen pembiayaan, serta mengembangkan strategi pembiayaan yang lebih efektif.

Pertemuan ini juga membahas kemajuan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025. Para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral mengevaluasi kemajuan, tantangan, dan pencapaian sejauh ini serta arah kerja sama ASEAN pasca-2025.

Terakhir, AFMGM menyambut baik rencana Lao PDR untuk melaksanakan Keketuaan ASEAN Tahun 2024. Dalam hal ini Indonesia mendukung Lao PDR dalam menjaga keberlanjutan agenda-agenda strategis yang telah dicapai dan inisiatif-inisiatif baru yang telah dibahas bersama selama Keketuaan Indonesia di tahun 2023.