Turuti Arahan Jokowi, Sri Mulyani Siap Naikkan Insentif Inflasi bagi Pemda pada 2024

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan bahwa insentif fiskal (Dana Insentif Daerah) untuk pengendalian inflasi tahun 2024 akan dinaikkan.

Sri Mulyani mengungkapkan, hal tersebut diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna memacu daerah untuk terus bekerja secara detail, teliti, dan antisipatif terhadap perubahan iklim dan disrupsi rantai pasok.

Baca Juga: Sri Mulyani: APBN 2024 Fokus Majukan SDM dan Infrastruktur di Indonesia

"Presiden memutuskan Dana Insentif Daerah untuk pengendalian inflasi tahun 2024 untuk dinaikkan agar memacu daerah terus bekerja detail teliti dan antisipatif terhadap perubahan iklim-hadirnya El Nino dan disrupsi rantai pasok lainnya," ujarnya, dikutip dari unggahan Instagram @smindrawati, usai Rakornas Pengendalian Inflasi 2023, Kamis (31/8/2023).

Sri Mulyani menyampaikan, pada 2023 ini, para Kepala Daerah di berbagai wilayah Indonesia yang mampu mengendalikan inflasi secara baik dan stabil diberikan reward (Dana Insentif Daerah) dengan anggaran insentif daerah untuk inflasi sebesar total 1 triliun rupiah.

Melalui insentif tersebut, Sri Mulyani berharap Pemerintah Daerah mampu secara aktif memantau dan mengendalikan pergerakan harga, terutama komoditas pangan seperti beras, ayam, telur, cabai, ikan, dan sebagainya. Ia juga mengajak Pemerintah Daerah agar memanfaatkan anggaran yang dimiliki berupa APBD untuk peningkatan ketahanan pangan dan stabilisasi harga.

"Gunakan APBD untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menstabilkan harga. Dengan demikian, rakyat akan terus terjaga daya belinya. Mendagri dan Kemendagri secara konsisten melakukan rapat koordinasi mingguan dengan Kepala Daerah untuk memonitor dan menjaga komitmen daerah mengendalikan inflasi," tambahnya.

Di unggahan yang sama, Sri Mulyani menjelaskan bahwa inflasi di Indonesia dikendalikan secara non-ortodoks atau non-konvensional dengan kerja sama erat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Sentral (Bank Indonesia).

"Indonesia tidak hanya mengandalkan instrumen moneter (suku bunga, likuiditas, dan nilai tukar) dalam mengendalikan inflasi. Namun, sangat banyak menggunakan dan mengandalkan instrumen fiskal," ujar dia.

Bendahara Negara itu menambahkan, berbagai instrumen tersebut antara lain ialah stabilisasi harga melalui subsidi dan intervensi pasar termasuk memastikan anggaran stok beras Bulog memadai. Selain itu, lanjut dia, belanja infrastruktur untuk memperlancar dan memperbaiki distribusi barang, termasuk inpres jalan raya, juga menjadi langkah yang dilakukan pemerintah.

Lebih jauh, Sri Mulyani menyebut pemerintah juga memberikan bantuan pangan kepada 21 juta lebih keluarga atau kelompok paling rentan. Penghargaan kepada Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang berhasil mengendalikan inflasi dan stabilitas harga juga menjadi salah satu strategi.

"Terus bekerja sama erat dan kompak menjaga ekonomi Indonesia dan memajukan dan memeratakan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.