Ketua DPP PKS: Tingginya Harga Beras Bukti Pemerintah Kurang Peka dengan Kondisi Ekonomi Rakyat

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati merasa prihatin atas naiknya harga beras secara drastis, harga beras terus menanjak naik sejak Agustus 2023, dan dalam beberapa pekan terakhir terus terbang ke atas harga eceran tertinggi (HET). Bahkan, meroket cetak rekor baru menurut data Panel Harga Badan Pangan.

Pantauan di lapangan, harga beras bahkan sudah ada yang berkisar Rp16.000-17.000 per kg, bahkan berpotensi mencapai harga Rp1 juta per karung. "Pemerintah harus bergerak, kenaikan ini semakin menekan rakyat yang masih dalam kondisi pemulihan ekonomi," ujarnya di Jakarta (10/10/2023).

Baca Juga: Cek Langsung Stok Beras, Erick Thohir: Distribusinya Pasti Lancar dan Tepat Sasaran!

Anggota Komisi XI DPR RI ini menyoroti inflasi beras, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi harga beras tembus 13,76% (yoy) pada Agustus 2023. "Pemerintah harus bertanggung jawab atas meroketnya harga beras. Bayangkan, ini Inflasi beras tertinggi sejak Juni 2012, semua pihak baik pemerintah dan BI harus bersama mengatasi", katanya. Anis juga mendesak pemerintah untuk segera melakukan operasi pasar agar harga beras bisa kembali normal.

Anggota Fraksi PKS ini juga menyebut ketergantungan impor Indonesia yang tinggi akan beras menyebabkan pengendalian harga beras kian sulit. "Solusi pemerintah jika harga beras tinggi ialah selalu impor, bahkan mengimpor di musim panen yang sangat merugikan petani, sehingga produksi beras Indonesia selalu turun akibat minat menanan turun," serunya.

Wakil Ketua BAKN DPR RI ini juga mengingatkan agar serius menjaga ketahanan pangan Indonesia dengan serius menyejahterakan petani. "Hanya kebijakan yang orientasinya menyejahterakan petani lah yang akan menolong negara ini akibat gejolak harga pangan terutama beras, selama ini itu tidak hadir karena solusinya selalu jangka pendek," katanya.

Legislator wanita FPKS ini menyebut biaya produksi beras Indonesia yang tertinggi di antara negara produsen menjadikan beras Indonesia tidak memiliki daya saing yang cukup dan menjadi rawan impor. "NTP (Nilai Tukar Petani) yang merupakan indikator kesejahteraan petani, utamanya NTP petani pangan selalu paling rendang dibandingkan NTP sektor lainnya, sehingga wajar profesi petani beras kian langka, padahal merekalah harapan disaat harga global menghantam," katanya.

Baca Juga: DPR Bocorkan Penyebab Gejolak Harga Beras, Ternyata...