Investasi Pulau Rempang, DPR Sebut Gaya Humanis Bahlil Perlu Dicontoh

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Raktar Republik Indonesia (DPR RI) Intan Fauzi menyambut baik pertemuan Menteri Investasi/Kepala Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dengan perwakilan warga Rempang, Batam terkait investasi Eco City di Pulau Rempang. 

"Soal investasi ini memang semuanya harus jelas, jadi harus duduk bersama dan dibicarakan dengan baik-baik," terang Intan kepada wartawan, Rabu (20/9/2023).

Menurut Intan Fauzi, jika berbicara mengenai investasi ada tiga hal yang perlu diketahui bersama. Pertama masyarakat setempat yang dijadikan tujuan investasi, kedua investor selaku pengusaha yang akan menanamkan sahamnya dan terakhir pemerintah selaku fasilitator bagi pengusaha dan masyarakat. 

"Tanah masyarakat yang akan digunakan, itu ada istilah ganti untung. Masyarakat harus mendapatkan hak-haknya sesuai dengan kesepakatan bersama, besarannya," ucap Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat VI tersebut. 

Proses ganti untung bagi masyarakat yang tanahnya akan dijadikan industri oleh investor harus jelas. Berikut soal rencana relokasi ke tempat baru yang akan dijadikan hunian milik warga yang digusur. Semuanya harus jelas. Intan berkaca dengan kejadian yang menimpa masyarakat Kampung Bayam yang dijadikan Proyek Jakarta International Stadium (JIS) Jakarta. 

"Belajar dari kejadian masyarakat Kampung Bayam, kisruh yang terjadi di Pulau Rempang tidak perlu terjadi. Bagaimana masyarakat Kampung Bayam sudah direlokasi, tetapi ternyata belum siap. Masyarakat akhirnya harus tinggal di tenda-tenda," jelas Intan Fauzi. 

"Masyarakat Kampung Rempang itu sarat akan Sejarah Melayu dan itu kearifan lokal yang harus dijaga bersama, artinya banyak peninggalannya disana. Dengan hadirnya Pak Bahlil kami berharap dapat membawa solusi terbaik bagi masyarakat, juga bagi investor," sambung Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional (PUAN) DPP PAN tersebut. 

Intan Fauzi meyakini jika Menteri Bahlil tetap berkomitmen dalam menjaga dan menghargai kearifan lokal masyarakat Pulau Rempang sebagai identitas budaya nasional. Ia berharap upaya menumbuhkan industri dalam negeri berjalan seiring dengan komitmen pemerintah dalam menjaga kearifan lokal. 

“Nilai dan tradisi budaya yang telah berkembang di Pulau Rempang terbangun puluhan tahun. Dan, hal itu merupakan identitas dan kekayaan budaya suatu bangsa,” ungkapnya.

Intan pun mengapresiasi cara Menteri Bahlil berkomunikasi dengan tokoh dan masyarakat Pulau Rempang untuk menyelesaikan polemik soal investasi Rempang Eco City. 

Buat anak buah Zulkifli Hasan ini, pendekatan humanis yang dibangun oleh Bahlil perlu dicontoh oleh seluruh pemangku kepentingan, karena yang dibutuhkan oleh masyarakat kejelasan atas masa depan mereka dan itu bisa dilakukan dengan komunikasi yang humanis seperti dilakukan oleh Menteri Bahlil.

“Ricuh yang terjadi di Pulau Rempang itu karena tersendatnya komunikasi dari atas ke bawah. Masyarakat tidak mendapat kejelasan hingga terjadi aksi protes yang berujung ricuh. Langkah Pak Bahlil sangat baik dan suasana yang dibangun sangat kekeluargaan dengan masyarakat Pulau Rempang,” akuinya.

Diketahui, dalam pertemuan dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia perwakilan warga Rempang meminta pemerintah tidak merelokasi warga di 16 kampung ke luar. Masukan masyarakat itu akan dibawa ke Jakarta untuk dibahas lintas kementerian/lembaga.

Kepada warga, Menteri Bahlil juga berkomitmen akan menjaga warisan budaya yang ada di Pulau Rempang. Salah satunya dengan menjaga makam nenek moyang di Pulau Rempang sebagaimana keinginan warga.

"Saya bilang oke. Saya cari caranya bagaimana. Untuk kuburan pendahulu kita, saya tidak izinkan untuk dibongkar. Nanti ini akan dipagar, dibuat gapura, agar dapat nyaman untuk ziarah. Saya buat kesimpulan, kita buat semacam museum untuk menunjukkan identitas perkampungan," ujarnya.

Bahlil kepada perwakilan warga Rempang menegaskan bahwa pemerintah tidak mungkin menzalimi masyarakatnya. Ia menekankan pihaknya akan memberi perlakuan berbeda terhadap masyarakat asli dan masyarakat penggarap di Pulau Rempang.

"Kami tidak mungkin menzalimi bapak-ibu semua. Bagi saudara yang baru mohon maaf perlakuannya berbeda dengan saudara kita yang sudah turun temurun di sini. Karena itu saya kemarin rapat dan buat keputusan," ujarnya.