YouTube Bakal Hapus Konten yang Ganggu Proses Demokrasi Indonesia

Berdasarkan kebijakan seluruh layanan Google, YouTube akan menghapus konten-konten yang dinilai berbahaya. YouTube sendiri telah menetapkan kebijakan tersebut dalam layanan pedoman komunitas.

Adapun kebijakan itu diungkap sebagai komitmen YouTube dalam mendukung proses demokrasi di Indonesia pada tahun 2024 mendatang.

Head of Government Affairs and Public Policy di YouTube, Danny Ardianto menyebut bahwa pihaknya melarang konten-konten yang berisiko serius dan membahayakan pengguna lainnya.

Baca Juga: Misi Google & YouTube: Dukung Proses Demokrasi di Seluruh Dunia, Termasuk Indonesia

"Contoh, kebijakan tentang misinfomasi Pemilu di mana kami melarang konten yang memiliki risiko serius dan membahayakan. Contohnya, konten yang dapat mengganggu proses demokrasi atau klaim tidak benar tentang calon kandidat," kata Danny dalam sambutannya di acara #YukPahamiPemilu di Chubb Square, Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Danny mengaku, ketika pedoman komunitas dilanggar oleh salah satu pengguna, YouTube akan memberi sanksi berupa pemblokiran, penghapusan hingga membatasi konten-konten pengguna tersebut.

Pada kuartal pertama tahun 2023, Danny menyebut YouTube telah menghapus lebih dari 6 juta video yang terdeteksi menggunakan teknologi machine learning. Sementara di Indonesia sendiri, YouTube telah menghapus 350 ribu video pada kuartal pertama.

"Dari video yang dihapus, lebih dari 93 persennya, pertama kali dideteksi oleh mesin, di Indonesia sendiri sudah lebih dari 350 ribu video dihapus pada kuartal pertama 2023. Secara global dari jumlah total video yang dihapus 69 ribu di antaranya dihapus karena melanggar kebijakan misinfomasi," tegasnya.

Kendati demikian, Danny menyebut penyaringan konten misinfomasi tidak bisa dilakukan sendiri oleh pihaknya. Oleh karena itu, YouTube menggandeng berbagai institusi di seluruh dunia untuk mengoptimalkan kebijakan pedoman komunitas.

Danny menyebut, pada awal tahun 2023 secara global YouTube telah menghapus lebih dari 43 ribu konten yang melanggar pedoman komunitas lewat pelapor prioritas yang berasal dari mitra institusi di seluruh dunia.