Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ketar-ketir Ancaman Kenaikan Air Laut, Retno Marsudi Teriakkan 3 Aksi Nyata di Depan PBB

Ketar-ketir Ancaman Kenaikan Air Laut, Retno Marsudi Teriakkan 3 Aksi Nyata di Depan PBB Kredit Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menyerukan agar negara-negara anggota PBB bersatu menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh kenaikan permukaan air laut. 

Ada pun hal ini dia sampaikan pada kegiatan Breakfast Summit Addressing the Existential Threats Posed By Sea-Level Rise, di sela-sela agenda Sidang Umum PBB, di New York, Amerika Serikat.

“Ancaman ini nyata dan dekat sekali, dan sudah berdampak bagi negara-negara pulau dan kepulauan. Meski jika pemanasan global dibatasi hingga 1,5 derajat Celcius, tidak akan bisa menahan naiknya permukaan air laut," tegas Retno, dikutip Jumat (22/9/2023).

Baca Juga: Pemanfaatan Bambu Dukung Ekonomi dan Perubahan Iklim

Merespons itu, Retno menyerukan negara-negara untuk lakukan 3 hal, yakni:

"Pertama, upaya pencegahan dan mitigasi. Ini harus jadi aksi pertama dan utama dalam mencegah terus naiknya permukaan laut," ungkapnya.

Retno mengajak negara-negara dapat memenuhi komitmen globalnya untuk mengurangi emisi dan memperlambat perubahan iklim.

"Kedua, upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim," lanjutnya.

Retno menyampaikan sangat penting untuk memastikan negara-negara pantai dan para nelayan memiliki ketahanan dalam menghadapi dampak perubahan iklim ini, khususnya dalam rangka melindungi kehidupan mereka.

“Indonesia siap berkolaborasi untuk melakukan berbagai upaya adaptasi khususnya dalam bidang pembiayaan inovatif (innovative financing), pengembangan kapasitas dan bantuan teknis,” tambahnya.

"Ketiga, menjaga keutuhan wilayah negara," sambungnya.

Retno menuturkan bahwa jika tidak ditangani dengan baik, maka isu kenaikan permukaan laut ini dapat berdampak juga pada isu dieliminasi perbatasan maritim. Bahkan, di masa yang akan datang, isu ini dapat menciptakan ketidakpastian dan konflik. 

“Karena itu, kita perlu terus mendorong digunakannya pendekatan hukum internasional untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga hak-hak dan mata pencaharian,” jelasnya.

Dalam pertemuan ini, Retno mengajak negara-negara pulau dan kepulauan menyuarakan kepentingannya dan menunjukkan keberadaan mereka kepada dunia. 

Retno juga menyampaikan rencana Indonesia yang akan menyelenggarakan Pertemuan High-Level Meeting of the Archipelagic and Island States Forum pada tanggal 11 Oktober 2023 di Bali.

Baca Juga: Hadapi Perubahan Iklim, PLN Paparkan Konsep Transisi Energi Menuju COP28

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Alfida Rizky Febrianna
Editor: Amry Nur Hidayat

Advertisement

Bagikan Artikel: