Peneliti Dorong Pemerintah Buka Transparansi Proyek PLTU Guna Dukung Dekarbonisasi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dekarbonisasi adalah salah satu upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, terutama karbondioksida, sebagai langkah penting dalam menghadapi perubahan iklim global.

Peneliti Senior di Institute for Essential Services Reform (IESR) Indonesia, Raditya Wiranegara mengungkapkan langkah-langkah yang dapat diambil oleh masyarakat untuk mendukung upaya dekarbonisasi, terutama terkait dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang seringkali menjadi penyumbang emisi tinggi.

Menurut Raditya, masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong transparansi dan keterbukaan dari pemerintah terkait proyek-proyek yang masuk dalam pipeline pengembangan, terutama proyek PLTU. PLTU dikenal sebagai penyumbang emisi yang signifikan karena menghasilkan emisi yang merugikan bagi kesehatan dan lingkungan sekitar.

Baca Juga: Aksi Dekarbonisasi Bisa Selamatkan Masa Depan dengan Pensiunkan PLTU Batu Bara

“Yang bisa kita lakukan untuk bisa mendukung dekarbonisasi ini mungkin kita bisa mencoba membantu pemerintah untuk bisa lebih terbuka lagi terkait proyek-proyek yang ada di pipeline ini terutama yang terkait dengan PLTU,” ujar Raditya, dikutip dari kanal Youtube pada Selasa (26/9/2023).

Proses produksi listrik di PLTU memancarkan emisi gas kotor yang dapat mencemari udara. Hal itu mengakibatkan dampak negatif terhadap penduduk sekitar, terutama pada kesehatan penduduknya akibat pencemaran udara yang dihasilkan oleh PLTU.

Selain itu, ada dampak ekonomi pada penduduk, terutama nelayan di sekitar pesisir yang juga ikut terkena dampaknya. Proses produksi PLTU dapat memengaruhi jumlah tangkapan ikan para nelayan karena emisi gas buang mencemari lautan, sehingga berpotensi merugikan mata pencaharian mereka.

Tak hanya itu, kualitas tanah di sekitar PLTU juga bisa terpengaruh oleh aktivitas pembangkit tersebut. Oleh karena itu, keterbukaan informasi mengenai rencana pembangunan PLTU dan dampaknya sangat penting bagi masyarakat untuk dapat memahami potensi risiko dan keuntungan dari proyek tersebut.

Raditya mendorong masyarakat untuk bersuara dan menekan pemerintah agar lebih terbuka terkait proyek-proyek PLTU. Warga memiliki hak untuk menolak proyek PLTU jika dirasa akan membawa dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Keterbukaan dan aksesibilitas informasi akan memberikan masyarakat kontrol yang lebih besar atas pengembangan infrastruktur energi, memungkinkan keputusan yang lebih baik untuk masa depan yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, peran aktif masyarakat dan kolaborasi yang erat antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta menjadi kunci dalam mencapai tujuan dekarbonisasi dan memastikan pembangunan energi yang ramah lingkungan serta mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

“Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Kita mau keterbukaan yang lebih besar lagi untuk bisa mengakses data-data terkait rencana pembangunan PLTU,” tutupnya.

Baca Juga: PLN Luncurkan Platform Digital untuk Perdagangan Karbon dan Tata Kelola Dekarbonisasi