Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Laporkan Dapen BUMN ke Kejagung, Dinilai Jadi Langkah Tegas Erick Bersih-bersih BUMN

Laporkan Dapen BUMN ke Kejagung, Dinilai Jadi Langkah Tegas Erick Bersih-bersih BUMN Kredit Foto: Kementerian BUMN
Warta Ekonomi, Jakarta -

Langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melaporkan dana pensiun (Dapen) BUMN kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) menuai dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari kalangan santri di Sidoarjo, Jawa Timur.

Ketua HIPMI ITS, Naufal Arsy mengatakan langkah ini menunjukkan agenda bersih-bersih BUMN yang Erick lakukan bukan sekadar retorika, melainkan benar-benar membenahi tata kelola perusahaan atau good corporate governance.

"Bapak Erick Thohir percaya pada sistem kelembagaan. Mempercayai audit yang dilakukan oleh BPKP kemudian menyerahkannya kepada Kejagung menunjukkan Pak Erick bekerja dengan sistem meski komitmen penegakan korupsi harus ditunjukkan dengan cara memberikan contoh praktik baik seorang pemimpin kepada publik," ujar Naufal pada Selasa (3/10/2023).

Baca Juga: Bau Korupsi Dapen BUMN, Erick Thohir: Jangan Main-main dengan Nasib Pensiunan!

Santri Pesantren Bumi Shalawat, Sidoarjo, itu menyampaikan Erick memiliki komitmen kuat dalam merawat harapan untuk Indonesia tanpa korupsi. Setiap kali melihat bangsa ini, ucap Naufal, anak muda selalu dihadapkan pada trust issues. 

"Bagaimana mau mempercayai negara jika praktik korupsi tetap saja terjadi. Pak Erick memberi harapan bahwa anti korupsi masih terus dilakukan, bukan sekadar retorika atau omong kosong," ucap Naufal.

Baca Juga: Erick Thohir Geram Bukan Kepalang Dana Pensiunan Dirampok: Biadab, Harus Dihukum

Naufal menyampaikan  BUMN yang bersih adalah awal dari cerahnya masa depan industri dan ekonomi Indonesia. Menurut Naufal, anak-anak muda kini banyak yang berkecimpung di dunia usaha. 

Naufal menyampaikan generasi muda butuh sistem yang bersih dari korupsi karena setiap usaha yang mereka jalankan ada yang harus diambil negara berupa pajak dan retribusi. 

"Perbaikan tata kelola keuangan BUMN membuat mereka percaya terhadap institusi negara bahwa uang yang mereka sisihkan dari transaksi usaha mereka dikelola dengan jujur," kata Naufal.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Annisa Nurfitri

Advertisement

Bagikan Artikel: