Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Puluhan Ribu Kaum Syarikat Islam Akan Pengajian Nasional di Istiqlal

Puluhan Ribu Kaum Syarikat Islam Akan Pengajian Nasional di Istiqlal Kredit Foto: Syarikat Islam (SI)
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menyambut perayaan milad ke-118, Syarikat Islam (SI) akan menyelenggarakan Silaturahmi dan Pengajian Nasional pada hari Sabtu (7/10/2023), di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat dengan tema “Meneguhkan Peran Syarikat Islam dalam Membangun Bangsa”. 

Menurut Sekretaris Jenderal Syarikat Islam, Ferry Juliantono, Silaturahmi dan Pengajian Nasional tersebut akan dihadiri sekitar 50 ribuan kaum Syarikat Islam yang berasal dari perwakilan seluruh Indonesia. 

Kegiatan tersebut, sebut Ferry, sekaligus menjadi ajang konsolidasi bagi Syarikat Islam dalam menghadapi perhelatan pemilu/pemilihan (kepala daerah) tahun 2024 mendatang yang eskalasinya sekarang kian memanas. "Di mana fenomena politik yang destruktif saling menjatuhkan, menyebarkan berita bohong (hoax), dan politik uang sudah masuk pada tahap yang mengkhawatirkan," ujar Ferry di Jakarta, Jumat (6/7/2023).

Baca Juga: Senada Dengan Menko Polhukam, Ahmad Sahroni Ingin TNI-Polri Tegas Menjaga Netralitas Jelang Pemilu 2024!

Sementara di kesempatan yang sama, Ketua Umum Syarikat Islam, Prof. Hamdan Zoelva, menghimbau kepada para kontestan maupun pendukungnya agar berperilaku politik secara beradab dan lebih mengedepankan adu gagasan yang bersifat konstruktif untuk kemajuan bangsa. 

Di samping itu, penyelenggara pemilu harus memastikan dirinya bekerja secara independen, imparsial, dan profesional sesuai kerangka hukum yang berlaku. Penyelenggara negara (TNI, POLRI, dan ASN) untuk menjaga netralitasnya.

Hal yang paling penting, bahwa pemilu bagi kaum Syarikat Islam harus dijadikan sebagai momentum terjalinnya persatuan umat untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan damai.

Selain masalah pemilu, Hamdan Zoelva juga menyoroti fenomena penegakan hukum yang dewasa kini berada pada tahap sangat mengkhawatirkan.

Hukum yang sejatinya diterapkan secara imparsial, berlaku kepada siapa pun dan berkeadilan, bukan menindak para pihak yang berseberangan dengan selera yang memiliki kekuasaan. Penegakan hukum, semestinya harus dilakukan tanpa pandang bulu, dan tak memihak yang dilakukan dengan mengedepankan prinsip prinsip-prinisp negara hukum yang berkeadilan. 

Selain itu, disoroti juga tentang peringatan akan adanya krisis pangan dunia dari Food and Agriculture Organization (FAO) yang disebabkan perubahan iklim. Sudah ada 22 negara yang membatasi ekspor bahan makanan, dan pada sisi lain, kondisi di dalam negeri yang dilanda kemarau akan berpengaruh terhadap ketersediaan pangan.

"Oleh karena itu, pemerintah untuk segera menentukan langkah-langkah strategis memastikan ketersediaan pangan dalam negeri," imbuh Sekretaris Jenderal Syarikat Islam Ferry Juliantono.

Terkait dengan konflik agraria sebagai akibat kebijakan pembangunan ekonomi seperti yang terjadi di Pulau Rempang, Batam Kepulauan Riau, Hamdan Zoelva meminta pemerintah untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan dengan memberikan hak berpartisipasi dan berkontribusi. 

"Karena itu, pendekatan dialog kepada masyarakat menjadi kata kunci sebagai penghargaan terhadap masyarakat hukum adat," pungkas mantan Ketua MK ini.

Baca Juga: Kemlu RI Minta 6 Juta WNI di Luar Negeri Jadi Aset Pembangunan Nasional

Baca Juga: Satgas Pangan Pantau Stok-Harga Sembako di Pasar Kreneng Denpasar

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Amry Nur Hidayat

Advertisement

Bagikan Artikel: