Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Disabilitas Bukan Hanya Isu di ASEAN, Risma Sebut AHLF 2023 Juga Undang AS, Inggris, dan Australia

Disabilitas Bukan Hanya Isu di ASEAN, Risma Sebut AHLF 2023 Juga Undang AS, Inggris, dan Australia Kredit Foto: Kemensos
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan disabilitas bukan hanya isu di ASEAN, tetapi juga menjadi isu dunia karena jumlah penyandang disabilitas cukup besar. Di ASEAN, ada sekitar 62 juta penyandang disabilitas. Sedangkan di Indonesia, ada sekitar 22,9 juta jiwa. 

Hal ini disampaikan Mensos saat membuka Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca 2025 atau The ASEAN High Level Forum (AHLF) on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership beyond 2025, Selasa (10/10/2023). Risma mengatakan AHLF tahun ini mengundang peserta dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia untuk melihat bagaimana negara-negara ASEAN sudah berupaya menangani disabilitas secara baik sekaligus berdiskusi dan bertukar pengalaman.

“Kami berharap melalui AHLF ini, penanganan disabilitas di ASEAN bisa lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang,” kata Risma di Makassar, Selasa (10/10/12023).

Baca Juga: Muhadjir Tanggapi soal Niat Risma Tangani Masalah SLB: Sudah Ada Pembagian Wewenangnya

Hadir dalam pertemuan itu, Ketua Komisi VIII RI Ashabul Kahfi mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah yang dilakukan Kemensos dalam penyelenggaraan AHLF. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, memang pemerintah didorong supaya menjalin kerja sama dengan banyak pihak agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi penyandang disabilitas.

Pelayanan ini sangat penting agar penyandang disabilitas bisa mandiri sekaligus untuk mengangkat harga dan martabat penyandang disabilitas.

“Kemensos, selama ini, sangat memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas. Dari anggaran sekitar Rp80 triliun, sebagian digunakan untuk memberdayakan penyandang disabilitas,” katanya.

Pemenuhan hak disabilitas merupakan upaya mewujudkan desain pembangunan manusia Indonesia, di mana tidak ada satu pun yang tertinggal, termasuk disabilitas. Pernyataan ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof. Nunung Nuryartono.

Menurutnya, Kemensos selama ini sudah merancang banyak program agar penyandang disabilitas bisa keluar dari kemiskinan ekstrem.

“Presiden mencanangkan agar 2024 tidak ada lagi kemiskinan ekstrem. Itu menjadi target kita bersama,” ujar Nunung.

Baca Juga: Tangani Krisis Air, Kemensos Bangun IPAT di Gunung Kidul, Yogyakarta

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Rena Laila Wuri
Editor: Rosmayanti

Advertisement

Bagikan Artikel: