Muhammadiyah Tak Lagi Larang Kadernya Ikut Kontestasi Politik

Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menyebut bahwa pihaknya akan memberikan dukungan bagi para kader Muhammadiyah yang mengambil langkah perjuangan melalui partai politik di Pemilu 2024 mendatang.

"Terkait dengan banyaknya anggota, pimpinan, dan simpatisan Muhammadiyah yang menjadi Caleg, mengapresiasi dan memberikan dukungan untuk mereka yang memilih untuk berjuang membangun bangsa dan negara melalui jalur partai politik dan juga jalur anggota legislatif," kata Mu'ti saat ditemui wartawan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Menurutnya, perjuangan kader Muhammadiyah dalam institusi politik merupakan bentuk perluasan dakwah. Dia menyebut, syiar politik juga merupakan platform dakwah di luar dari kegiatan tablig dan keagamaan lainnya.

Baca Juga: PP Muhammadiyah Soal Konflik Palestina-Israel: Perdamaian Hanya Suara di Atas Kertas

Dia juga menyebut, Muhammadiyah sama sekali tidak melakukan politik praktis di Pemilu 2024 nanti. Dengan begitu, kata Mu'ti, perjuangan politik para kader Muhammadiyah untuk memperjuangkan cita-cita luhur dalam memajukan bangsa.

Mu'ti pun mengaku tak terlalu khawatir dengan kader Muhammadiyah yang membawa atribut instansi dalam kampanye. Meski begitu, dia menyebut Muhammadiyah periode saat ini memberikan kelonggaran bagi kadernya yang akan berkontestasi di Pemilu 2024 nanti.

"Muhammadiyah periode ini memberikan kelonggaran. Kalau di sebelumnya, ketika pimpinan menjadi Caleg dia harus mundur dari posisinya, kalau sekarang ini enggak perlu," jelasnya.

Dia juga menyebut, kader Muhammadiyah tak perlu mundur dari keanggotaan pada saat masa kampanye. Meski begitu, Mu'ti menyebut Muhammadiyah akan tetap menonaktifkan keanggotaan sementara selama masa kampanye.

Setelah dinyatakan terpilih dalam suatu kontestasi politik, kata Mu'ti, Muhammadiyah akan memastikan bahwa kadernya akan tetap menjadi pengurus atau mengundurkan diri dari organisasi.

"Ini bagian dari dukungan Muhammadiyah kepada para kader yang berjuang untuk membangun bangsa dan negara melalui jalur eksekutif dan legislatif. Kalau sebelumnya, begitu nyalon itu sudah harus mundur. Sakarang enggak harus mundur, tetap saja di posisi itu," katanya.

"Hanya karena kesibukan-kesibukam politik untuk kampanye supaya fokus, mereka nonaktif dulu, tapi posisinya tetap sebagai pimpinan atau tetap sebagai mereka yang kerja di amal usaha dan di posisi-posisi lain di persyarikatan," tandasnya.

Baca Juga: Wapres Pastikan Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Papua Sudah Siap