Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

ASEAN Fokuskan Disabilitas sebagai Pusat Pembangunan, Kemenko PMK: Ini Kesadaran Kolektif

ASEAN Fokuskan Disabilitas sebagai Pusat Pembangunan, Kemenko PMK: Ini Kesadaran Kolektif Kredit Foto: Rena Laila Wuri
Warta Ekonomi, Jakarta -

Negara-negara ASEAN telah menegaskan komitmennya untuk mempercepat inklusi dan pemberdayaan disabilitas dengan menjadikan disabilitas sebagai pusat pembangunan. Keputusan tersebut diambil sebagai hasil diskusi Forum Tingkat Tinggi ASEAN yang salah satunya membahas rencana kemitraan untuk disabilitas di Makassar, pada Rabu (11/10/2023).

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Nunung Nuryartono, mengatakan tantangan inklusif disabilitas di antaranya adalah kesadaran kolektif terhadap disabilitas yang masih minim. 

Oleh karena itu, pada forum tersebut dibahas upaya-upaya yang dapat dilakukan negara-negara ASEAN dan mitra ASEAN untuk percepatan inklusif disabilitas. 

Baca Juga: ASEAN Menghasilkan 'Rekomendasi Makassar' untuk Penyandang Disabilitas

"Inklusif disablitas harus dimaknai seluruh masyarakat agar disabilitas, tanpa terkecuali, betul-betul bisa berpartisipasi. Kalau kita lihat konteks regional, maka komitmen negara-negara ASEAN juga harus diikuti dengan milestone yang jelas,” kata Nunung dikutip dalam keterangan pers Kemensos, Rabu (18/10/2023).

Menyuarakan hal sama, Ketua Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia, Bambang Shergi Laksmono mengatakan bahwa percepatan agenda inklusif disabilitas perlu bekerja sama dengan masyarakat. Upaya ini mencakup sambutan dan dorongan terhadap partisipasi aktif disabilitas, pemberdayaan disabilitas dan membiarkan disabilitas memilih. 

Selain itu, kata Bambang, perlu diperhatikan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas di antaranya dengan membangun kapasitas dan kemandirian individu, menghapus batasan baik sosial, infrastruktur serta menghindarkan penyandang disabilitas menjadi korban praktik diskriminasi, degradasi lingkungan, kekeringan, konflik, dan sebagainya.

Dalam konteks percepatan inklusif disabilitas dan kemitraan, Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini, menggarisbawahi pentingnya keakuratan data dan keterlibatan seluruh masyarakat dalam memahami karakteristik setiap penyandang disabilitas.

Mensos mengatakan kita harus mengetahui karakteristik masing-masing disabilitas agar kita bisa memberikan penanganan yang tepat.

Berdasarkan kebutuhan itulah, Kementerian meluncurkan Gelang Rungu Wicara (Gruwi) pada Juli 2023 dan Gelang Disabilitas Grahita pada Agustus 2023 untuk menjawab kebutuhan spesifik penyandang disabilitas. Alat aksesibiltas lain seperti kursi roda elektrik, tongkat penuntun adaptif dan ponsel pintar untuk tuna netra juga diberikan Kementerian Sosial untuk menunjang aktivitas sehari-hari. 

Sejak tahun 2022, Kementerian Sosial juga telah melaksanakan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). “Setiap sabtu dan minggu kita memberikan motivasi bagi UMKM dan disabilitas. Kita beri pelatihan tentang kualitas produk, pemasaran, branding serta perizinan,” jelas Mensos. 

“Tinggal kita dorong misalnya dengan platform yang tidak hanya bekerja di tingkat nasional tetapi juga regional dan internasional. Yang terpenting dalam membangun kewirausahaan khusunya bagi disabilitas bukanlah modal, tetapi motivasi. Dengan demikian, saudara-saudara kita yang disabilitas memiliki semangat untuk membangun kehidupan baru.” pungkas Mensos. 

Baca Juga: Mensos Risma Dorong Adanya Percepatan dalam Pembangunan Inklusif Disabilitas di ASEAN

Percepatan inklusif disabilitas tak hanya dilakukan dengan memberdayakan penyandang disabilitas, tetapi juga memberdayakan lingkungannya agar mampu menciptakan lingkungan yang mendukung disabilitas berkembang, seperti lingkungan pendidikan inklusif, media inklusif, dan pekerjaan inklusif.

Kolaborasi dengan mitra spesifik menjadi kunci untuk mencapai tujuan inklusi disabilitas. Framework yang dihasilkan dapat diadopsi oleh negara-negara ASEAN sebagai landasan utama dalam memprioritaskan disabilitas sebagai pusat pembangunan.

Baca Juga: Untuk B100, Pengusaha Sawit: Minimal Butuh Pasokan CPO 36 Juta Ton Per Tahun

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Rena Laila Wuri
Editor: Amry Nur Hidayat

Advertisement

Bagikan Artikel: