Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

DEN Jawab Tantangan Transisi Energi

DEN Jawab Tantangan Transisi Energi Kredit Foto: Wafiyyah Amalyris K
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah Indonesia melalui Dewan Energi Nasional (DEN) tengah menetapkan kebijakan energi nasional (KEN) terbaru untuk menjawab transisi energi yang tengah menjadi perhatian besar negera-negara dunia. 

Anggota DEN dari unsur Industri Herman Darnel Ibrahim mengatakan, bagi DEN transisi energi adalah sebuah pekerjaan untuk menetapkan KEN yang baru, menggantikan KEN yang sebelumnnya. 

"Alhamdulillah, draf rancangan Peraturan Pemerintah kebijakan energi nasional ini telah diselesaikan oleh DEN, tinggal proses berikutnnya, di antaranya adalah proses persetujuan oleh DPR RI dan proses penetapan," ujar Herman dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (19/10/2023). 

Baca Juga: Kembangkan Pengelolaan Petrokimia, Elnusa Tunjukkan Keseriusan dalam Program Transisi Energi

Herman mengatakan, KEN terbaru dibentuk untuk menjawab tantangan transisi energi di Indonesia, di antaranya penyediaan dan penguasaan teknologi, terutama kesiapan sistem kelistrikan untuk menerima sumber energi terbarukan yang intermitten.

"Selain itu dukungan pendanaan, kesiapan sumber daya manusia, strategi dekarbonisasi, dan konsistensi kebijakan dan regulasi juga menjadi tantangan Pemerintah Indonesia demi mempercepat upaya transisi energi," ujarnya.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan, Saat ini isu perubahan iklim memang menjadi pembicaraan seluruh pemimpin dunia. Saat ini global juga tengah menghadapi Tiga Krisis Planet (Triple Planetary Crisis), yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan limbah.

"Indonesia sendiri telah menyatakan komitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan tentu ini akan bersesuaian dengan kemampuan kita, termasuk untuk negara-negara lain. Kita bersyukur bahwa kita telah mengintegrasikan penurunan emisi GRK ini ke dalam kebijakan pembangunan nasional, yaitu dalam sasaran pembangunan nasional yang menjadi patokan rencana kerja Pemerintah selama 10 tahun terakhir," ujar Suharso.

Suharso menyebut, Bappenas telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Juni 2023 lalu. 

Lanjutnya, dua fokus kunci yang menjadi kebijakan pembangunan sektor energi ke depan adalah ketahanan energi dan transisi energi.

Baca Juga: Transisi Energi Adalah Kunci Atasi Tantangan Perubahan Iklim

"Ketahanan energi dan transisi energi adalah dua fokus kunci dalam kebijakan pembangunan sektor energi ke depan. Kebijakan transisi energi indonesia, mudah-mudahan kita bisa mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau mungkin lebih cepat. Transisi energi tentu tidak hanya berkenaan atau terkait dengan transisi energi bersih. Tetapi juga dalam hal dari sisi suplai yang lebih berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan," ujarnya

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Djati Waluyo
Editor: Amry Nur Hidayat

Advertisement

Bagikan Artikel: