Ragu Kereta Cepat Balik Modal Usai Satu Abad, DPR: Hanya Jadi Beban APBN

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak menilai, investasi kereta cepat Jakarta-Bandung sulit untuk bisa balik modal dalam 100 tahun ke depan.

Menurut Amin, pada akhirnya, proyek kereta cepat Jakarta Bandung akan terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga: Soal Jihad Santri, DPR: Tak Perlu Angkat Senjata, Cukup Layani Indonesia

“Sejak awal PKS menolak Pembangunan KCJB karena memang secara hitung-hitungan bisnis tidak layak dan ujung-ujungnya akan membebani rakyat,” tegasnya.

Pada Juli 2022 misalnya, kata Amin, saat pemerintah berencana memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk proyek KCJB, kami Fraksi PKS dengan tegas menolak.

“Pada Agustus 2022, sikap penolakan kami terhadap penggunaan APBN untuk KCJB kembali kami sampaikan secara tegas. Pada saat itu, kami sampaikan secara hitung-hitungan bisnis, dengan biaya dari APBN, utang ke China Development Bank (CBD) dan beban bunganya sebesar 3,4% per tahun ditambah beban operasional yang cukup tinggi, sulit biaya investasi KCJB bisa kembali (balik modal) dalam waktu 100 tahun,” jelas Amin.

Seperti kita ketahui, awalnya proyek KCJB dihitung menelan biaya sebesar US$ 6,07 miliar. Indonesia mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CBD) untuk proyek tersebut sekitar 75% atau sekitar US$4,5525 miliar. Namun, dalam perjalanannya biaya proyek tersebut membengkak (cost overrun) sebesar US$ 1,2 miliar. Beban cost overrun itu dibagi dua antara China dan Indonesia.

Baca Juga: DPR Ingatkan Proklamasi Kemerdekaan RI Berkat Perjuangan Santri dan Ulama

Indonesia harus membayar sekitar US$ 720 juta. Dari jumlah tersebut Indonesia mendapat pinjaman dari CBD untuk membayar cost overrun sebesar US$ 550 juta dengan bunga 3,4% per tahun dan tenor 30 tahun.