Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

BSSN Akui 55% Sektor Administrasi Pemerintah Paling Banyak Kena Kebocoran Data: Wajar, Karena Apa?

BSSN Akui 55% Sektor Administrasi Pemerintah Paling Banyak Kena Kebocoran Data: Wajar, Karena Apa? Kredit Foto: Badan Siber dan Sandi Negara
Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Siber dan Sandi Negara berbicara di konferensi Security Day 2023 yang bertajuk “Cybershield 260, Safeguarding Your Business in the Digital Age”.

Badan ini mengungkapkan, di sepanjang tahun 2023, BSSN telah berhasil melakukan deteksi 207 dugaan insiden kebocoran data (data breach) di Indonesia, dengan 55%-nya terjadi di sektor administrasi pemerintahan. 

“BSSN telah berhasil melakukan deteksi sebanyak 207, ada 207 dugaan insiden data breach. Terbanyak di mana? Terbanyak adalah di administrasi pemerintah 55%. Wajar. Karena apa? Karena administrasi pemerintah punya sistem elektronik yang banyak sekali,” ujar Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara, Ariandi Putra di acara “Cybershield 260, Safeguarding Your Business in the Digital Age” di Jakarta, Selasa (24/10/2023). 

Di acara yang dihelat Ingram Micro, penyedia solusi yang mencakup perangkat keras, layanan teknologi, dan solusi anything as a service (XaaS) tersebut, Ariandi di sesi bersama media juga menjelaskan bahwa insiden kebocoran data yang terjadi berulang kali ini sebenarnya juga dipantau oleh BSSN. Utamanya, terhadap anomali trafik di internet. 

Baca Juga: Multipolar Technology Dorong Layanan Publik Gunakan Solusi Ini Agar Perlindungan Data Lebih Efektif dan Efisien

“… ada serangan siber yang tidak pernah akan turun terhadap suatu negara. Tapi apakah serangan siber itu berpindah menjadi sebuah insiden siber? Nah ini yang menjadi tugas dan fungsi BSSN untuk melihat dan memitigasi secara dini agar tidak berubah menjadi insiden siber,” ujar Ariandi di sesi bersama media dalam acara yang sama. 

Meskipun begitu, langkah spesifik BSSN di kuartal keempat tahun 2023—bahkan awal tahun 2023, masih seputar kerja sama dengan banyak pihak, termasuk pihak swasta dan edukasi dengan metode quad helix, yang melibatkan penyelenggara negara, pelaku usaha—termasuk sektor swasta, akademisi, dan komunitas. 

“Karena keamanan siber adalah sebuah proses, jadi tidak akan pernah berhenti prosesnya, teknologinya terus naik, teknologinya terus muncul yang baru-baru, sumber daya manusia juga harus mengikuti perkembangan teknologinya,” pungkas Ariandi. 

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Nadia Khadijah Putri
Editor: Amry Nur Hidayat

Advertisement

Bagikan Artikel: