Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Soal Konten Hoaks Pemilu, Budi Arie: Menyasar ke Prabowo, Ganjar, hingga Anies

Soal Konten Hoaks Pemilu, Budi Arie: Menyasar ke Prabowo, Ganjar, hingga Anies Kredit Foto: Kementerian Kominfo
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengaku beberapa kali menemukan konten hoaks dan disinformasi yang menyasar pada bakal calon presiden (bacapres) yang berkontestasi di Pilpres 2024 mendatang.

Dia menuturkan, pihaknya menemukan disinfomasi yang menyebut bacapres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, gagal mencalonkan diri sebagai calon presiden setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan batas maksimal usia capres-cawapres.

Baca Juga: Misi Gelora Ekonomi Syariah Versi Anies dan Ganjar, Ini Bedanya!

"Beberapa waktu lalu kami menemukan disinfomasi bahwa Pak Prabowo gagal mencalonkan diri sebagai presiden setelah MK kabulkan gugatan batas usia," kata Budi Arie dalam konferensi persnya di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Jum'at (27/10/2023).

Hal serupa pun menyasar bacapres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo. Budi Arie menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak pendaftaran Ganjar Pranowo sebagai capres lantaran ingin menjegal bacapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan.

"Sebelumnya beredar disinformasi KPU menolak pendaftaran Ganjar Pranowo menjadi capres karena ingin menjegal Anies Baswedan," jelasnya.

Hoaks lainnya yang ditemukan Kementerian Kominfo, kata Budi Arie, terkait uang palsu di Pandeglang yang akan digunakan untuk membeli suara di Pilpres 2024. Bahkan, dia mengaku menemukan disinfomasi draf suara capres-cawapres 2024 sementara KPU sendiri belum menerbitkan surat suara.

Baca Juga: Rakyat Indonesia Masih Sulit Bayar Pajak, Ini Solusi Ganjar Pranowo!

Budi Arie menyebut, konten hoaks dan disinformasi tidak hanya menyasar pada bacapres, melainkan juga KPU sebagai penyelenggara Pemilu tahun 2024 nanti. Dia menyebut, konten-konten tersebut berusaha menjatuhkan reputasi KPU untuk menimbulkan distrust terhadap Pemilu.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Andi Hidayat
Editor: Aldi Ginastiar

Advertisement

Bagikan Artikel: