Teddy Gusnaidi: Jokowi Netral Pun Disalahkan, Ada Pihak yang Jengkel karena Tidak Mau Jadi Petugas Partai

Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menilai di musim politik seperti sekarang, apa pun yang dilakukan Presiden Jokowi sikapnya pasti akan selalu salah di mata pihak-pihak yang punya kepentingan jangka pendek.

Bagi para pembenci Jokowi, mereka menganggap kalau langkah adil Jokowi pun pasti dianggap salah selama kepentingan mereka tidak diakomodir.

Padahal, lanjut Teddy, survei kepuasan publik jelang berakhirnya masa pemerintahan Jokowi malah merangkak naik hingga 82 persen.

"Kasihan Pak Jokowi, beliau difitnah, dicaci maki oleh orang-orang yang besar karena menggunakan namanya, mereka ingin dan memaksa Jokowi untuk mengikuti keinginan mereka, mendukung pilihan mereka, jika tidak, maka nama Jokowi harus dirusak, agar 82 persen masyarakat yang puas akan kepemimpinan Jokowi, jadi membenci Jokowi," kata Teddy Gusnaidi disitat dari X.

Teddy heran dengan pihak pembenci pemerintah, padahal secara gamblang Presiden Jokowi sudah menegaskan kalau ia akan bersikap netral dalam Pemilu 2024.

"Tapi tetap saja beliau direndahkan hanya karena tidak berpihak pada mereka," tambahnya.

Teddy menilai sebagai presiden, Jokowi memang tidak bisa diatur sesuai keinginan partai politik, relawan dan kelompok lainnya.

"Beliau bukan petugas partai tapi Presiden Republik Indonesia," tandasnya.

Teddy menilai keberanian Presiden Jokowi tidak pilih-pilih, kewibawaan pemimpin tidak akan tunduk kepada siapa pun, kecuali di hadapan rakyat Indonesia.

"Bahkan terhadap negara-negara adikuasa beliau punya sikap. Dari penguasaan Freeport, Blok Mahakam, Blok Rokan, pelarangan eksport biji nikel, bauksit, tembaga dan lainnya. Ini yang membuat negara-negara adikuasa murka, tapi ini yang membuat rakyat menyukai beliau. Jokowi tidak bisa diatur negara-negara adikuasa,"

"Maka dari itu, fitnah dan caci maki terhadap Presiden Jokowi akan terus mereka lakukan secara masif. Mereka gunakan jurus mabok untuk mendegradasi Jokowi hanya karena Jokowi tidak bisa diatur dan dipaksa untuk berpihak pada mereka," tutupnya.