Lewat Standarisasi, Kemenperin Siap Dongkrak Persaingan Industri Agro

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi mengatakan, Kementerian Perindustrian terus mengakselerasi penguatan standardisasi melalui layanan teknis prima khususnya bagi pelaku industri, termasuk sektor industri kecil dan menengah (IKM).

Salah satu upayanya melalui peluncuran layanan baru di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) Bogor, yaitu sebagai Penyedia Bahan Acuan (PBA), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Lembaga Verifikasi Independen (LVI) yang bertujuan meningkatkan daya saing industri dan IKM agro di Indonesia.

Baca Juga: Industri Hasil Tembakau Punya Dampak Ekonomi Besar, Kemenperin Minta Penyusunan RPP Kesehatan Lebih Bijaksana

“Industri agro memberikan kontribusi yang signfikan pada triwulan II tahun 2023 sebesar 8,29 persen terhadap PDB nasional, dan menyumbang hingga 50,87 persen pada PDB industri pengolahan nonmigas. Sampai Agustus 2023, industri agro juga menjadi kontributor terbesar terhadap capaian ekspor industri pengolahan nonmigas dengan nilai USD42,98 miliar,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (2/11/2023).

Menurutnya, sebagai salah satu sektor prioritas dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, industri agro membutuhkan strategi dan kebijakan pengembangan yang tepat agar daya saing dan nilai tambahnya semakin meningkat. Langkah strategis itu di antaranya melalui pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam, kerja sama internasional, insentif fiskal dan nonfiskal, pembangunan SDM industri, pengembangan dan pemanfaatan teknologi, serta standardisasi industri.

Oleh karena itu, BBSPJIA bertekad untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas layanannya dan dapat mengembangkan layanan baru, termasuk menggelar Business Gathering dengan tema “Penguatan Standardisasi dan Pengembangan Layanan Teknis Untuk mendukung Daya Saing Industri Agro”.

“Untuk kebijakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta penerapan standardisasi industri, sangat berkaitan erat dengan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di BBSPJIA Bogor,” tutur Andi. 

Baca Juga: TEI Kembali Fasilitas Industri Lokal Mendunia, Begini Kata Kemenperin!

Sementara itu, Kepala BBSPJIA, Siti Rohmah Siregar  mengatakan, Business Gathering BBSPJIA tersebut diikuti sebanyak 700 peserta yang berasal dari perwakilan industri dan instansi pemerintah mitra BBSPJIA, yang hadir secara offline dan online. Selain layanan baru LPH, PBA dan LVI, dalam Business Gathering ini BBSPJIA juga meluncurkan aplikasi layanan Sistem Informasi Kalibrasi (SIKAL) sebagai pendukung layanan kalibrasi, serta e-Sertifikasi sebagai pendukung layanan sertifikasi produk dan sistem.