Demi Subsidi Tepat Sasaran, Surat Rekomendasi Jadi Mekanisme Pembelian BBM

Serta ketentuan kewajiban Badan Usaha Penugasan untuk menyampaikan laporan rekapitulasi penyaluran JBT dan JBKP kepada BPH Migas setiap bulan atau sewaktu waktu bila diperlukan berdasarkan laporan penyalur.

“Selain itu, perubahan jangka waktu pemberlakuan surat rekomendasi dari satu bulan menjadi tiga bulan dan maksimal tiga bulan untuk konsumen nelayan, penambahan formulasi dan tabel perhitungan kebutuhan JBT dan JBKP sebagai batas atas perhitungan volume surat rekomendasi dalam keputusan Kepala BPH Migas,” ujar Wahyudi.

Baca Juga: Pencurian BBM di Medan Sebabkan Pipa Pertamina Bocor dan Terbakar

Wahyudi meminta agar surat rekomendasi, jangan disalahgunakan, seperti diberikan kepada konsumen pengguna lain atau diperjualbelikan. Pelanggaran terhadapnya akan dikenakan sanksi bagi pihak-pihak terkait.

“Sanksi ini bisa diberikan kepada masing-masing pihak, termasuk kepada konsumen penggunanya,” ucapnya. 

Untuk mempermudah masyarakat, penerbitan surat rekomendasi dapat menggunakan teknologi informasi (TI) atau manual. 

"BPH Migas telah menyiapkan tabel bantu untuk daerah yang belum memiliki sistem IT yang baik. Surat rekomendasi dalam prosesnya diharapkan menuju digitalisasi dengan sistem IT yang bagus,” ungkapnya. 

Baca Juga: Amankan Stok BBM di Jawa Tengah, PGN dan Pertamina Bangun Proyek Pipa Minyak Pengapon - Boyolali

Lanjutnya, ia menyebut bahwa BPH Migas terus melakukan improvement terkait regulasi, tata kelola penyaluran BBM subsidi, dan BBM penugasan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia