BPH Migas Minta Pemda Hati-hati Terkait Surat Rekomendasi Pembelian BBM

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan Surat Rekomendasi kepada konsumen pengguna.

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan, hal tersebut dilakukan karena volume Bahan Bakar Minyak (BBM) serta masa berlakunya telah ditentukan. 

Baca Juga: Pertamina dan APH Tindakan 32 Kasus Pidana Penyalahgunaan BBM Subsidi

Saleh mengatakan, sosialisasi mengenai Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian JBT (Minyak Solar) dan JBKP (Pertalite) dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait sistem penerbitan surat rekomendasi kepada penerbit surat rekomendasi, yaitu Pemerintah Daerah dan konsumen pengguna.

“Revisi peraturan ini memudahkan Pemerintah Daerah dalam menerbitkan surat rekomendasi, seperti masa berlaku surat menjadi 3 bulan, melayani penyaluran JBKP (Pertalite), hingga pengambilan dapat diwakilkan melalui surat kuasa,” ujar Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (6/11/2023). 

Saleh mengatakan, penerbitan surat rekomendasi didukung dengan optimalisasi sistem digitalisasi yang terintegrasi. 

“Ini menjadi pesan kita bersama bahwa penyaluran BBM subsidi harus kita jaga dan jamin dengan baik,” ujarnya. 

Baca Juga: Agar Ada Efek Jera, Dugaan Pencurian BBM di Belawan Harus Segera Diproses

Menurutnya,  proses penerbitan surat rekomendasi membutuhkan prinsip kehati-hatian Pemda. Hal ini lantaran peruntukan volume BBM subsidi yang diberikan harus sesuai dengan masa berlaku dokumen persuratan.

Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra menerangkan bahwa revisi peraturan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk dan ketertiban administrasi.

“Ini adalah Ikhtiar BPH Migas agar distribusi BBM bisa tepat sasaran dan tepat volume. Kita Ingin pemberian surat rekomendasi ke depan bisa lebih baik lagi dibanding sebelumnya,” ujar Yapit.

Baca Juga: Pencurian BBM di Medan Sebabkan Pipa Pertamina Bocor dan Terbakar

Yapit menyebut, pemilihan lembaga penyalur yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah juga menjadi pertimbangan utama yang perlu diperhatikan dalam menerbitkan surat rekomendasi.

“Kami juga meminta kepada Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dengan Badan Usaha Penugasan untuk mengatur letak penyalur yang memudahkan dan dapat dijangkau oleh konsumen pengguna,” ungkapnya. 

Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief menekankan bahwa penyaluran dan pengawasan BBM subsidi harus melibatkan dan bekerja sama dengan banyak pihak.

Baca Juga: Pemanfaatan BBN di Sektor Transportasi Dibutuhkan untuk Tekan Konsumsi BBM

“Kuncinya adalah BBM subsidi (Minyak Solar) dan kompensasi (Pertalite). Ini kita ikhtiarkan secara bersama agar tepat sasaran tepat volume,” ujar Eman