Jangan Melemah, Pemerintah Jokowi Diminta Serius Awasi Kekuatan Rupiah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengingatkan Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia terkait dengan nasib dari rupiah.

Dirinya mengatakan, kebijakan fiskal dan moneter harus segera disesuaikan guna mengantisipasi terjadinya lagi pelemahan terhadap mata uang dari Indonesia.

Baca Juga: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Hadirkan Lomba Kartun, Berhadiah Jutaan Rupiah!

“Pelemahan rupiah ini sangat berat karena ini bukan faktor domestik. Kondisi yang terjadi terhadap (pelemahan) rupiah adalah faktor global. Saya kira memang karena adanya konflik, negara-negara merger market ini kehilangan dana atau terjadi outflow ke Amerika, jadi Amerika meningkatkan suku bunga,” ungkap Amir, dilansir pada Rabu (8/11).

Berdasarkan informasi yang diterima, tren penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terindikasi pudar pada awal November. Secara mendadak, rupiah cenderung melemah terhadap dolar AS hingga mendekati level Rp16.000.

Di sisi lain, The Fed memutuskan menahan suku bunga di level 5,25-5,50 persen pada pada pertemuan September lalu. Namun, bank sentral AS tetap memberi sinyal untuk menaikan kembali pada tahun ini.

Selain itu, pada bulan Oktober lalu, Biro Statistik China (NBS) telah mengumumkan PMI Manufaktur Cina mengalami penurunan menjadi 49,5 pada bulan Oktober 2023 dari 50,2 pada bulan September lalu. Indikasi penurunan ini menandakan perkembangan sektor di Cina semakin melambat. Terakhir, Bank of Japan mengumumkan bahwa suku bunganya tertahan pada kisaran minus 0,1 persen sejak tujuh tahun terakhir.

Baca Juga: Bertabur Rapor Merah, Rupiah Hari Ini Tunduk atas Mata Uang Global dan Asia

“Rupiah ini masih termasuk tergolong masih kuat dibanding negara-negara lain yang mengalami pelemahan (mata uang). Kita sih berharap mudah-mudahan kerja sama (dan) kolaborasi antara pemerintah yang mengatur fiskal dengan Bank Indonesia yang mengatur moneter ini betul-betul bisa membuat rupiah kembali survive,” tandas politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP).