Mahfud Terima Laporan Dugaan Kecurangan Pemilu, Pencopotan Baliho hingga Intimidasi Aparat

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengaku mendapat laporan terkait dugaan kecurangan dalam tahapan Pemilu.

Meski begitu, Mahfud tidak dapat memastikan kebenaran dugaan kecurangan tersebut. Dia menyebut bisa jadi kecurigaan itu benar adanya atau manipulasi informasi yang dilakukan pihak tertentu.

Baca Juga: Bersama Anies-Imin dan Ganjar-Mahfud, Prabowo-Gibran Resmi Maju di Pilpres 2024!

"Bisa jadi dugaan kecurigaan itu benar terjadi, tapi bisa juga hanya manipulasi informasi. Bila itu sungguh-sungguh terjadi mungkin saja itu dilakukan oleh aparat, tapi mungkin juga dilakukan oleh warga sipil biasa," kata Mahfud dalam keterangannya, Senin (13/11/2023).

Adapun dugaan yang diterimanya terkait dengan penurunan baliho salah satu partai politik yang diduga dilakukan oleh aparat. Sementara laporan terkait penurunan baliho capres-cawapres, kata dia, diduga dilakukan oleh oknum Satpol-PP.

"Alat peraga sosialisasi capres-cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol-PP," jelasnya.

Dia juga mengaku mendapat laporan ada Ng ya intimidasi yang dilakukan oknum polisi pada salah satu partai politik tertentu. Laporan serupa juga dia dapat dari aktivis dan masyarakat sipil yang mengaku mengala intimidasi.

Baca Juga: PDIP Nggak Main-main: Ganjar Pranowo-Mahfud MD Bisa Menang Pilpres 2024 Satu Putaran kalau...

Mahfud mengaku, hal itu terjadi di sejumlah daerah, yakni Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Bahkan, dia tak menutup kemungkinan hal serupa terjadi di wilayah-wilayah lain.

"Aktivis dan masyarakat sipil juga melaporkan dugaan intimidasi yang dilakukan aparat terhadap aktivitas kebebasan berekspresi. Kejadian itu semua dilaporkan terjadi di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara, dan mungkin juga ada di daerah lain yang belum sempat kita baca," paparnya.

Baca Juga: Relawan GEGAMA Bergerak Menangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

Oleh karenanya, Mahfud mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan Pemilu yang mengedepankan kejujuran sebagaimana prinsip demokrasi yang berkeadaban. Dia menegaskan tidak boleh ada kecurangan dan tekanan pada proses demokrasi.

Dia juga meminta aparatur sipil negara dan aparat keamanan menjaga netralitasnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahfud juga meminta masyarakat yang bergabung dan berafiliasi dalam kontestan pemilu harus tertib dan tidak membuat kegaduhan dengan memproduksi berita dan informasi Hoaks.

Baca Juga: Ketahanan Nasional Ala Ganjar-Mahfud Dimulai dari Optimalisasi Ekonomi Baru

Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta seluruh unsur masyarakat bersikap netral. "Pemilu akan berlangsung netral, kita ikuti sikap tegas presiden ini sebagai arah kesibukan kita di dalam menyongsong dan menyelenggarakan pemilu dengan sebaik-baiknya," tandasnya.