Kelompok Advokasi Kripto Menentang IRS Soal Aturan Broker, Apa Sebabnya?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kelompok advokasi mata uang kripto berbasis di Amerika Serikat (AS), Asosiasi Blockchain, telah mengirimkan surat komentar yang sebagian besar menentang peraturan pajak yang diusulkan oleh Internal Revenue Service (IRS).

Dilansir dari laman Cointelegraph pada Selasa (14/11/2023), dalam surat pada 13 November, Asosiasi Blockchain (BA) mengatakan usulan aturan IRS yang diperkenalkan pada bulan Agustus yang bertujuan untuk mengatur penjualan dan pertukaran aset digital oleh pialang melebihi wewenang badan pemerintah dan mencerminkan "kesalahpahaman mendasar tentang sifat aset digital dan teknologi terdesentralisasi".

Departemen Keuangan AS sempat merilis draf peraturan yang diusulkan pada bulan Agustus, mencoba untuk mengatasi kesulitan dalam melaporkan dan membayar pajak atas transaksi kripto.

Baca Juga: Perkiraan Bitcoin dari Broker Kripto: Harga BTC Pra-ETF Anjlok pada Tahun 2025

Kritik Asosiasi Blockchain terhadap usulan tersebut termasuk klaim bahwa banyak peserta dalam ruang kripto akan mengalami kesulitan untuk mematuhi peraturan jika diberlakukan. Asosiasi itu mengatakan banyak yang terlibat dalam keuangan terdesentralisasi (DeFi) "pada dasarnya tidak dapat mematuhi" peraturan seperti yang diusulkan. 

Asosiasi Blockchain menganggap hal tersebut dapat melangkahi kewenangan Departemen Keuangan AS dan berpotensi melanggar hak konstitusional atas privasi dan kebebasan berekspresi.

"Departemen Keuangan harus mengambil waktu tambahan untuk memahami betapa merusak dan tidak praktisnya definisi broker yang diperluas bagi para pengembang teknologi terdesentralisasi di AS," kata CEO Asosiasi Blockchain, Kristin Smith yang kutipannya dilansir pada Selasa (14/11/2023).  

"Tidak hanya itu, proposal Departemen Keuangan merupakan pelanggaran terhadap hak privasi individu yang menggunakan teknologi terdesentralisasi,” sambung Smith. 

Sejak dirilisnya draf tersebut pada Agustus lalu, banyak anggota parlemen AS, pemimpin industri, dan pakar hukum telah mempertimbangkan apa arti proposal tersebut bagi masa depan perpajakan kripto di AS. Di bawah draf saat ini, aturan yang diusulkan tentang pelaporan kripto dapat mulai berlaku pada tahun 2026 untuk transaksi yang dilakukan pada tahun 2025.

Baca Juga: Jumlah Dompet Jutawan Kripto Naik Tiga Kali Lipat Tahun 2023, Apa Sebabnya?

Pada Oktober lalu, Chief Legal Officer Coinbase, Paul Grewal mengeklaim bahwa aturan tersebut dapat "mengancam untuk merusak industri yang baru lahir ketika baru saja dimulai".

Sekelompok senator AS telah mendukung langkah tersebut seperti yang tertulis, menyerukan agar peraturan tersebut diberlakukan sebelum tahun 2026.