Libatkan Usaha Mikro dalam Pengadaan Pemerintah, Pemkab Kendal Luncurkan Program Perum Simpedes

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Pemerintah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah meluncurkan Program Perum Simpedes, yaitu Program Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Desa. 

Program tersebut dilaksanakan dengan menggandeng pelaku usaha mikro di Kabupaten Kendal untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal, Sugiyono, mengatakan program ini merupakan upaya untuk meningkatkan proses pengadaan barang dan jasa khususnya di desa-desa di Kabupaten Kendal, dengan bekerja sama dan melibatkan lokapasar mitra resmi Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). 

Pelaku usaha mikro yang dilibatkan dalam program ini diharapkan siap terjun langsung dalam pengadaan digital, dan secara bertahap mulai aktif dalam pengadaan kebutuhan desa, kebutuhan pemerintah Kabupaten Kendal, dan kelak diharapkan dapat juga berpartisipasi dalam pengadaan kebutuhan pemerintah dari daerah atau provinsi lainnya di Indonesia.

“Keberadaan platform marketplace mitra pengadaan LKPP ini sebenarnya sangat bagus, dengan bekerja sama melalui program Dispermasdes; Perum Simpedes,  pelaku usaha mikro dan perangkat desa secara langsung dilibatkan dalam pengadaan digital untuk memenuhi kebutuhan desa. Pesan saya kepada para kepala desa, dana yang sudah diterima, dapat dibelanjakan melalui platform marketplace mitra LKPP, sehingga harapan saya nantinya, dana yang dianggarkan dari desa ini dapat berputar, dibelanjakan melalui pelaku usaha mikro di desa,  dan dimanfaatkan untuk keperluan desa.  Hal ini sekaligus tentunya juga akan membantu mengangkat perekonomian desa” ucap  Sugiyono. 

Baca Juga: LKPP Ungkap Konsolidasi Pengadaan Buat Pemerintah Bisa Hemat Rp2,03 Triliun

Melalui program Perum Simpedes, terbukti Pemerintah Kabupaten Kendal menunjukan keseriusannya sebagai penggerak digitalisasi pengadaan desa, yang secara langsung mendukung pelaku usaha mikro dalam kaitannya dengan transformasi pengadaan digital di desa-desa di kabupaten Kendal.

“Garis besar dari program ini sebenarnya ada dua, yakni bagaimana terwujudnya akuntabilitas, transparansi, efektivitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dan selanjutnya bagaimana pelaku usaha mikro atau kecil di desa bisa berkembang dan berperan dalam pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah” ujar Yanuar Fatoni, Kepala Dispermasdes Pemkab Kendal.

Dalam menjalankan program ini, Dispermasdes Pemerintah Kabupaten Kendal menggandeng Mbizmarket sebagai platform marketplace mitra Toko Daring LKPP.  Kepiawaian dan pengalaman Mbizmarket yang telah dimanfaatkan oleh 34 pemerintah provinsi di Indonesia, diharapkan dapat mendukung program Pemkab Kendal dalam memberdayakan pelaku usaha mikro untuk berpartisipasi dalam pengadaan kebutuhan desa di Kabupaten Kendal.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan dan peluang yang diberikan kepada kami untuk mendukung program Pemkab Kendal dalam melibatkan pelaku usaha mikro di Kendal dalam pengadaan barang/jasa kebutuhan perangkat desa di Kabupaten Kendal,” kata Chief Executive Officer & Co-Founder Mbizmarket, Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan. 

Baca Juga: Mbizmarket Dukung Percepatan Transformasi Pengadaan yang Dilakukan LKPP

Menurutna, Mbizmarket telah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro untuk mendaftarkan badan usaha mereka di plaform Mbizmarket. Dan Mbizmarket juga memberikan bimbingan, kepada pelaku usaha mikro di Kendal agar dapat terlibat aktif  dalam pengadaan untuk memenuhi kebutuhan desa, tempat dimana mereka tinggal.  

“Dan tidak menutup kemungkinan, barang dan jasa yang ditawarkan pelaku usaha mikro di Kendal juga dibeli oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari kabupaten, kota atau provinsi lain di sekitarnya yang membutuhkan,” jelas Ryn. 

Program kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tingkat kabupaten, merupakan kegiatan yang pertama kali diimplementasi oleh Mbizmarket bekerja sama dengan Dispermasdes pemerintah daerah. Harapannya melalui program ini, pelaku usaha mikro benar-benar mendapat kesempatan dalam berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa kebutuhan desa.  Program ini juga diharapkan dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia.