Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis menilai usulan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 H/2024 M dengan rata-rata sebesar Rp105 juta berat untuk masyarakat.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Agama mengusulkan angka Rp 105 Juta untuk biaya haji di tahun 2024.
“Jadi memang ini sangat berat bagi jemaah haji jika diteruskan karena komponen yang diberikan pemerintah juga belum efisien, kemudian juga janganlah ketidakprofesionalan dalam pengelolaan dana haji dibebankan kepada jamaah haji tahun ini sekaligus. Jadi saya usulkan agar ada win win solution,” ucap Iskan saat PKS Legislative Corner, pda Jumat (17/11/23), dikutip dari laman fraksi.pks.id, Minggu (19/11/23).
Iskan menilai usulan angka tersebut bisa muncul karena pengelolaan dana Haji selama ini tidak berjalan efisien.
Baca Juga: Indonesia Dinilai Belum Jadi Mitra Strategis Amerika Serikat
Menurut Iskan pihaknya sudah punya hitungan dan merasa kaget dengan usulan tersebut.
“Jadi biaya haji yang diusulkan pemerintah itu kita kaget ya dan kita sudah ada hitung-hitungannya, kenapa begitu tinggi kenaikannya ternyata saya dapat kesimpulannya itu ketidakefisienan pengelolaan dana haji,” jelasnya.
Ke depannya Iskan mengusulkan pengelolaan dana haji agar maksimal dilakukan dengan cara setoran awal dinaikkan secara bertahap dan komponen biaya haji juga harus dirasionalisasi.
Ia juga mendorong adanya efisiensi dengan mencoret biaya-biaya yang dianggap tidak perlu.
“Untuk pengelolaan dana haji itu saya usulkan supaya mulai untuk dana setoran awal itu dinaikkan dari 25 menjadi 35 atau dinaikkan bertahap, kemudian yang kedua komponen biaya haji harus dirasionalisasi, biaya yang tidak penting itu dicoret,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Agama mengusulkan biaya haji untuk 2024 sebesar Rp 105 Juta.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto
Advertisement