Rawan Penyusup, Masyarakat Diminta Berhati-hati Soal Boikot

Warta Ekonomi, Jakarta -

Masyarakat diminta untuk bersikap bijak dan berhati-hati dalam menyikapi ajakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS). Hal ini lantaran gerakan tersebut mudah disusupi dan ditunggangi oleh pihak tertentu demi kepentingan pribadi atau golongan.

Akademisi di bidang Hukum Indonesia, Nadirsyah Hosen membahas terkait kemungkinan gerakan BDS tersebut disusupi. Melalui akun Instagram @nadirsyahhosen_official, dia menjelaskan bahwa penyusupan dapat dilakukan melalui daftar produk yang masuk dalam daftar boikot.

Dia mengatakan, publik harus lebih teliti dalam menentukan produk mana yang harus tidak dibelanjakan. Dia melanjutkan, sejauh ini ada dua website yang banyak dirujuk masyarakat dalam hal daftar produk yang diduga terafiliasi dengan Israel yakni Bdnaash.com dan Boycott.thewitness.news.

"Dari mana kita tahu produk tsb mendukung Israel,?" katanya.

Dia lantas membahas website Bdnaash.com sebagai acuan boikot. Web memang tidak menyertakan alasan dan proses verifikasi kenapa produk yang ada dikatakan mendukung Israel. Nadirsyah menilai, minimnya data verifikasi ini dapat menjadi bola liar yang dimanfaatkan pihak tertentu.

"Mulai dari persaingan bisnis menyerang kompetitor sampai potensi asal-asalan saja memasukan produk atau perusahaan tertentu tanpa alasan yang jelas," katanya.

Sedangkan, website kedua memang menyertakan alasan dan bukti keterlibatan produk tersebut dengan Israel. Namun, bukti tersebut seringkali berita lama tahun 2000 sampai dengan 2022 dimana perusahaan tersebut mempunyai cabang di Israel.

"Apakah ini bukti mereka mendukung agresi? belum tentu dong. Namanya dagang kan boleh dimana saja," katanya.

Lebih jauh, dia juga mempertanyakan keakurasian kedua website rujukan tersebut karena beberapa produk yang masuk daftar dinilai saling bertolak belakang dalam konteks mendukung Israel. Dia juga mempertanyakan lebih dalam terkait definisi "mendukung" Israel. 

"Apakah perusahaan publik tersebut mendonasikan keuntungan untuk Israel? Jika ya apakah franchise tanah air otomatis dianggap mendukung perusahaan pusat?" katanya.

Dia menjelaskan, adakalanya produk tersebut hanya menggunakan nama atau brand saja namun kandungan produk sudah lokal. Perusahaan juga dikuasai oleh pengusaha lokal yang tidak memiliki urusan dengan brand pusat.

"Yang menjadi persoalan itu sebenarnya perusahaan atau produk?" katanya.

Dia melanjutkan, ada yang bilang boikot menjadi kesempatan bagi UMKM untuk mengisi pasar yang setengah kosong. Namun, dia mempertanyakan kesanggupan UMKM untuk mengisi permintaan pasar hingga menampung pegawai yang terkena PHK akibat boikot.

Menurutnya, masyarakat perlu bersikap kritis dan bukan hanya mendukung dengan emosi. Dia menyarankan agar para tokoh ulama juga sebaiknya terus mengedukasi umat untuk jangka panjang dan jangan hanya melampiaskan emosi sesaat.

Hal senada juga disampaikan Profesor Muhammad Quraish Shihab. Dia mendapat aduan dari seorang pengusaha yang mengalami penurunan pendapatan hingga 60 persen sejak fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina berkelindan dengan gerakan BDS diterbitkan. 

Ulama kharismatik itu menekankan bahwa MUI perlu membuat daftar produk yang masuk dalam fatwa mereka. Dia melanjutkan, hal ini dilakukan guna menghindari boikot yang salah sasaran.

"Pada dasarnya kita harus memboikot yang jelas-jelas membantu Israel, yang tidak, kita harus berhitung dong. Apakah dia lebih rugi atau kita lebih rugi?" katanya.

Pakar sejarah Islam, Haikal Hassan mengungkapkan bahwa gerakan boikot produk Israel ini dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk persaingan dagang yang tidak sehat. Dia mengatakan, ada pihak yang dengan sengaja membuat daftar produk boikot tersebut secara asal.

Pria yang biasa disapa Babeh Haikal menjelaskan bahwa fatwa MUI telah dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk menjatuhkan kompetitor mereka. Banyaknya hoaks yang beredar ini, Babeh Haikal mengungkapkan agar pemerintah segera mengambil tindakan.

Menurutnya, MUI dan pemerintah seharusnya memberikan secara jelas produk mana saja yang berkaitan dengan Israel. Hal itu agar pernyataan yang disebutkan tidak menjadi bola liar yang dimanfaatkan pihak tertentu.

Sebelumnya, peristiwa penunggangan isu BDS juga telah dialami Aqua. Produk yang sepenuhnya buatan dan telah menyerap tenaga kerja lokal ini disudutkan oleh pihak tertentu sebagai brand yang mendukung Israel. 

Jejak digital mobilisasi yang memojokan Aqua ada di media sosial X. Ada pihak yang menunggangi gerakan BDS dengan memainkan tagar tolak danone aqua di media sosial tersebut. Padahal apabila ditelusuri, tidak ada Aqua dalam daftar boikot di rujukan website manapun.

Corporate Communication Director Danone Indonesia, Arif Mujahidin juga telah menegaskan bahwa perusahaan tidak terlibat dengan kegiatan politik di mana pun. Dia mengatakan, di Indonesia Danone memiliki 25 pabrik dengan 13.000 karyawan. 

"Sebagai entitas swasta, Danone tidak memiliki afiliasi dengan politik dimanapun," kata Arif dalam pernyataan resmi.

Pemanfaatan gerakan BDS juga terbukti dengan beredarnya potongan video Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Ikhsan Abdullah. Dalam video yang disebar melalui akun tiktok buzzer berbayar @pelintasjalan mengarahkan pernyataan Ikhsan dalam wawancara bersama media pada Rabu, 15 November 2023 lalu untuk melakukan boikot terhadap Aqua. 

Pernyataan Ikhsan telah dimanfaatkan pihak tersebut untuk meraup keuntungan di dalam negeri dari situasi politik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Dia pun mengklarifikasi dan menegaskan tidak pernah menyebut Aqua sebagai produk yang harus diboikot. 

"Itu pasti editing itu, potongan-potongan saja. Saya juga sudah klarifikasi melalui media," tegasnya.