Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ketum Muhammadiyah Minta Capres-Cawapres Tidak Menyalahgunakan Konstitusi Demi...

Ketum Muhammadiyah Minta Capres-Cawapres Tidak Menyalahgunakan Konstitusi Demi... Kredit Foto: Muhammadiyah
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menyebut uji publik yang digelar Muhammadiyah bagi Capres-Cawapres merupakan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan bisa dijadikan referensi masyarakat menggunakan hak pilih di pemilu 2024.

"Kita harapkan dialog ini jadi ruang diskusi dan silaturahmi antar pasangan capres-cawapres dengan kita yang hadir maupun masyarakat luas agar kita betul-betul memahami peta kehidupan kebangsaan hari ini dan ke depan dan kita makin tahu apa yang akan dibawa oleh para capres dan cawapres untuk memimpin Indonesia ke depan, kata Haedar.

Haedar lalu menyebut bahwa masyarakat perlu mengetahui cara pandang beserta gagasan yang akan dibawa oleh para capres dan cawapres dalam memimpin Indonesia ke depan.

"Kita ingin capres-cawapres memotret Indonesia hari ini secara fundamental dan bagaimana para tokoh bangsa ini ke depan membawa Indonesia ,” ujarnya.

Haedar lalu mengutip kegelisahannya ketika kekuatan oligarki dan koalisi begitu kuat sehingga banyak produk Undang-Undang yang dibahas di DPR mengabaikan proses musyawarah mufakat sekaligus mengabaikan koreksi kritis dari kekuatan masyarakat sipil.

"Apa yang diputuskan di dewan itu hasil oligarki koalisi yang kun fayakun, setiap Undang-Undang yang dikehendaki apapun jadi, tidak peduli suara Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan semua kekuatan masyarakat. Padahal kita berkehendak dengarlah kami, karena yang kami suarakan betul-betul demi kepentingan bangsa dan negara. Jangan sampai di masa depan ada Undang-Undang yang diputuskan secepatnya, min haisu laa yahtasib (tiba-tiba muncul),” pesannya.

Terakhir, Haedar juga berpesan agar capres dan cawapres memegang teguh amanat rakyat dan amanat konstitusi secara objektif dengan penuh tanggung jawab.

“Ketika rakyat nanti memberi amanat dan mandat tentu akan berdiri tegak di atas konstitusi dan tidak menyalahgunakannya. Kalau toh berjanji, berjanjilah yang objektif untuk dan atas nama bangsa," kritiknya.muha

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: