Soroti IKN Kebanggaan Jokowi, PKS: Pemerataan Ekonomi Bukan dengan Memindahkan Ibu Kota

Warta Ekonomi, Jakarta -

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menilai mega proyek era Jokowi, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak bisa menghadirkan pemerataan ekonomi di Indonesia.

Ia menilai apa yang disampaikan Anies mengenai pembangunan pusat ekonomi di wilayah-wilayah jauh lebih penting untuk mengatasi permasalahan ketimpangan di Indonesia.

Lanjut Kholid, pemerataan pembangunan juga bisa dilakukan dengan cara membesarkan kota-kota yang sudah terbangun dengan baik, dan menaikkan kelasnya.

“Pemerataan ekonomi bukan dengan cara memindahkan ibu kota, tetapi dengan cara membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru, sesuai dengan keunggulan daya saing masing-masing wilayah," ungkap Kholid.

Baca Juga: Investor Asing Belum Ada di IKN, Jokowi: Masa Satu Saja Ndak Ada...

"Kota-kota yang kecil menjadi kota menengah, kota menengah menjadi kota besar, dan kota besar menjadi kota yg lebih maju lagi sebagai motor pertumbuhan ekonomi," lanjut caleg DPR RI dapil Depok dan Bekasi tersebut.

Kholid memandang pemindahan ibu kota harus benar-benar dirancang dengan matang dan tidak tergesa-gesa.

IKN menurutnya harus dikaji dampaknya secara komprehensif, baik dampak ekonomi, politik, sosial, historis, geopolitik, dan aspek lingkungan hidup yang ditimbulkan.

"Proses pembahasan IKN kemarin terlalu cepat dan terburu-buru. Perlu ada pelibatan berbagai pemangku kepentingan untuk membahasnya kembali," sambungnya.

"Masih ada waktu untuk mereview kembali, mana yang perlu dikoreksi dari kebijakan pemindahan ibu kota tersebut," tutupnya.

Kritik Keras Anies Soal IKN

Sebelumnya, Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menilai mega proyek era Jokowi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukanlah solusi dari ketimpangan yang ada di Indonesia. Menurut Anies IKN tidak bisa menghadirkan pemerataan ekonomi wilayah-wilayah di Indonesia.

Hal ini Anies sampaikan dalam acara dialog terbuka calon presiden-wakil presiden Pilpres 2024 yang diselenggarakan PP Muhammadiyah. Dialog pertama ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Rabu (22/11/23).

Alih-alih membangun baru satu kota besar terlebih letaknya di tengah hutan, Anies menilai seharusnya fokus pada pengembangan wilayah-wilayah di seluruh Indonesia agar tidak terjadi ketimpangan. Membuat kota kecil jadi kota menengah dan menengah jadi besar menurut Anies bisa mengatasi ketimpangan dan mewujudkan pemerataan di wilayah-wilayah Indonesia.

“Karena itu menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah di sekitarnya. Antara tujuan mau meratakan Indonesia tidak (masuk). Kalau mau meratakan maka bangun kota kecil jadi menengah, menegah jadi besar di seluruh wilayah Indonesia bukan hanya membangun satu kota di tengah hutan,” jelasnya.

Baca Juga: Anies Baswedan Ingin Memperbaiki Indeks Demokrasi dan Indeks Persepsi Korupsi yang Anjok di Era Jokowi

Sementara itu, dikutip dari laman kompas pada pemberitaan (1/3/22), Jokowi mengungkapkan alasan pemindahan Ibu Kota ke IKN untuk pemerataan ekonomi dan sebaran wilayah populasi.

"Memang butuh keberanian, ada risikonya dari situ, tapi kita tahu kita ingin pemerataan bukan Jawa-sentris, tapi Indonesia-sentris," kata Jokowi saat memberikan sambutan pada Rapim TNI-Polri 2022 di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

"Bukan sekadar pindahkan gedung dari Jakarta, bukan itu, visi besarnya bukan di situ. Kalau magnetnya tidak hanya Jakarta, ada Nusantara, magnetnya ada dua bisa ke sana, bisa ke sini. Artinya perputaran ekonomi tidak hanya di Jawa," tambahnya.