Perlindungan Buruh hingga Produktivitas Rendah, Wapres Soroti Isu Tenaga Kerja

Kedua, para pemberi kerja agar konsisten menjamin hak-hak pekerja, sekaligus mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan. Misalnya, dalam hal percepatan penurunan stunting, pemberian ASI eksklusif menjadi salah satu cakupan layanan yang harus dipenuhi. Untuk itu, perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang ramah bagi ibu menyusui.

Begitu pula dengan pemberian kesempatan bagi ibu bekerja untuk tetap bisa memastikan anak balitanya terpantau tumbuh kembangnya di Posyandu atau pelayanan kesehatan lainnya. 

Baca Juga: APINDO Jabar: SK Upah Buruh Sesuai Aturan, Dukung Sektor Usaha dan Investasi

Selain itu, tanggung jawab sosial perusahaan juga dapat diarahkan antara lain untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pemberdayaan masyarakat.

Ketiga, seluruh pelaku dunia usaha agar senantiasa mendorong pengembangan kompetensi dan karier pekerja, serta optimalisasi teknologi.

Pemanfaatan teknologi seharusnya dilakukan tidak hanya untuk memaksimalkan produktivitas, tetapi juga untuk mengelola dampak aktivitas perusahaan pada lingkungan dan masyarakat sekitar.

Terakhir, pemerintah daerah agar menyusun perencanaan dan penganggaran terkait bidang ketenagakerjaan dengan saksama, dan memastikan proses bisnis berjalan sesuai dengan kebijakan ketenagakerjaan.

Perencanaan ketenagakerjaan mencakup upaya untuk peningkatan kualitas pendidikan SDM lokal, serta pengembangan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan, yang antara lain dapat dilakukan melalui Balai Latihan Kerja.

Baca Juga: Lindungi Buruh, Mensos Risma Dorong Penguatan Jamsosnaker

Di samping itu, pastikan kepatuhan seluruh pihak terkait atas pelaksanaan regulasi di bidang ketenagakerjaan, termasuk pemenuhan kewajiban perusahaan untuk kesejahteraan pekerja.