Lewat Tim Khusus, Anies Baswedan Siap Rapikan Aturan Demi Penyandang Disabilitas

Warta Ekonomi, Bekasi -

Calon Presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan berjanji akan membereskan peraturan atau regulasi yang merugikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Dirinya mengatakan banyak peraturan yang tidak sinkron bahkan bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut perlu dibereskan untuk meningkatkan inklusivitas bagi penyandang disabilitas.

Baca Juga: AMIN Protes Soal Politik Identitas Disematkan Lagi ke Anies Baswedan

Anies mengatakan, dirinya berencana untuk membentuk suatu tim atau kelompok khusus yang akan ditugaskan untuk mencari aturan-aturan tersebut dan memberikan kepastian nasib bagi kelompok disabilitas di Indonesia.

“Sebagian peraturan itu conflicting. Ada yang tidak sinkron, ada yang bertentangan. Insya Allah kita telisik sama-sama, kalau perlu kita membuat semacam taskforce, tim kecil, KumHAM dengan penyandang disabilitas untuk review peraturan-peraturan karena tidak sinkron lalu conflicting, sehingga disinkronkan, menjadi kebijakan yang memberikan kepastian,” ujar Anies, Jumat 15 Desember 2023. 

Menurut Anies, kebijakan dan peraturan harus memberikan rasa keadilan bagi semua golongan masyarakat dari Indonesia.

“Kedua, ia memberikan kebermanfaatan. Peraturan harus ada unsur kebermanfaatan. Terakhir, memberikan kepastian. Sesungguhnya ini PR bukan hanya untuk penyandang disabilitas,” tegasnya. 

Anies juga mengatakan kebutuhan penyandang disabilitas tak bisa disamaratakan, kita harus bicara dengan mereka yang diperlukan seperti apa karena mereka memiliki perbedaan antara satu dengan yang alinnya.

“Banyak kebijakan-kebijakan kita di berbagai sektor yang sifatnya conflicting atau tidak sinkron. Ini nanti kita bereskan sama-sama. Tadi saya katakan di awal, soal partisipasi, pendekatannya kolaborasi," ujarnya.

Baca Juga: Ribut Perebutan Juara Debat Capres, Anies Baswedan: Yang Saya Percaya...

"Penanya kedua tadi saya tanya usulannya apa? Kenapa saya tanya usulannya apa? Karena solusi yang diberikan tidak boleh dari solusi pemegang kewenangan. Punya kewenangan, bukan berarti punya pengetahuan. Punya kewenangan bukan berarti punya pengalaman," tuturnya.