Pastikan Pencairan Anggaran Lancar, Menkeu Tinjau Sejumlah KPPN

Demi memastikan kelancaran proses pencairan anggaran di penghujung tahun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meninjau secara langsung kinerja sejumlah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayah kerja Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jakarta pada Jumat (22/12/2023). Kantor tersebut, antara lain, KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta IV, KPPN Jakarta VI, serta KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

Keempat KPPN tersebut memiliki kompleksitas pekerjaan tinggi dan melayani jumlah satuan kerja yang besar serta strategis. Cakupannya mencapai 56% dari alokasi belanja APBN bahkan hingga satker-satker di luar negeri. 

Dalam kunjungan itu, Menkeu mendorong jajaran DJPb untuk selalu sigap memberikan pelayanan prima dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ia pun memotivasi para pegawai KPPN untuk mengawal pelaksanaan APBN pada akhir tahun 2023 dengan tetap menjaga tata kelola yang baik. Baca Juga: Belanja Pajak 2022 Meningkat, Kemenkeu Ungkap Penting untuk Jaga Daya Beli Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi

Menkeu juga menyapa sejumlah mitra satker, baik yang hadir secara langsung di area Stakeholders Lounge maupun melalui video conference untuk mendengarkan berbagai masukan ataupun kendala dalam pelayanan perbendaharaan negara. 

"Alhamdulillah kami mendapatkan feedback yang cukup baik dan tentu seluruh jajaran Kementerian Keuangan juga akan terus meningkatkan kualitas ke depan agar dapat melayani semakin baik," ujarnya yang dikutip dari laman kemenkeu.go.id di Jakarta, Minggu (24/12/2023).

Dalam dialog melalui video conference, Sesjen Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Cecep Herawan serta para Duta Besar Indonesia di kota Brussel, Den Haag, dan New York mengapresiasi kinerja, layanan, dan kerja sama DJPb yang sangat baik selama ini.

Senada, para mitra satker dari berbagai Kementerian/Lembaga, BUMN, hingga institusi keuangan multilateral yang hadir secara langsung juga menyebut KPPN sangat membantu dalam pelaksanaan APBN. Baca Juga: Buka AIFED 2023, Menkeu Sri Mulyani Beberkan Realita Perekonomian Indonesia

Tak ketinggalan, Menkeu meninjau digitalisasi proses perbendaharaan di KPPN yang mampu mempersingkat waktu servis layanan kepada mitra satker. Selain itu, penggunaan dashboard monitoring pagu dan realisasi anggaran juga dapat mengoptimalkan pemantauan serapan belanja di seluruh mitra satker.