Buka AIFED 2023, Menkeu Sri Mulyani Beberkan Realita Perekonomian Indonesia

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, membuka seminar internasional Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) yang ke-12 di Nusa Dua, Bali, Rabu (6/12). AIFED diselenggarakan setiap tahun oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan untuk mendiskusikan kebijakan dan mempertemukan akademisi, ekonom, profesional, hingga pembuat kebijakan dalam satu platform untuk berdiskusi dan menawarkan solusi yang bisa diterapkan terhadap masalah paling mendasar yang dihadapi Indonesia.

Pada tahun ini, AIFED mengambil tema “Fragmented World: Recalibrating Development Strategies” yang menggali isu-isu seputar geopolitik, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan pengaruhnya pada geoekonomi dunia.

Dalam pidato pembuka, Menkeu menyampaikan bahwa dunia kini berada di era yang ditandai dengan semakin meningkatnya fragmentasi ekonomi, perubahan cara pandang dalam memandang proses hubungan internasional, perdagangan, dan lebih ekstrim kebangkitan nasionalisme yang melihat negara lain sebagai musuh alih-alih sebagai teman.

Baca Juga: Gaet Bank Jago, GoPay Hadirkan Layanan Tabungan Syariah

“Perekonomian global berkembang menjadi lanskap yang sangat kompleks. Ketegangan geopolitik dalam lima tahun terakhir mendorong negara-negara menjadi lebih inward looking. Perang dagang dalam bentuk hambatan perdagangan dan investasi yang sedang terjadi secara global, menciptakan gangguan rantai pasokan, dan mengikis prinsip perdagangan bebas yang kita semua sebagai ekonom yakini bahwa perdagangan bebas seharusnya saling menguntungkan,” jelas Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menyatakan bahwa di saat yang sama, dunia juga dihadapkan pada tantangan techno nationalism, menurunnya kepercayaan (trust) dalam hubungan antar negara, serta friksi antara kepentingan nasional melawan (versus) kepentingan global. Segregasi semakin masif berdasarkan geografi, kedaulatan, etnis, ras, agama, dan sekarang juga terpecah oleh kecerdasan buatan, karena semua orang dipisahkan oleh kategorisasi yang dilakukan oleh AI.

“Kita perlu melihat kembali teori dan textbook yang kita pelajari dan mencocokannya dengan situasi sekarang, sehingga kita bisa memahami dan mempunyai sudut pandang yang lebih luas terhadap perubahan zaman,” tambah Menkeu.

Baca Juga: Bu Menkeu Sri Mulyani: Harga Beras Kita Lihat Meningkat Cukup Tajam

Indonesia berada pada posisi yang sangat baik dalam posisi geopolitik saat ini. Tidak hanya karena prinsip politik internasional Indonesia yang bebas aktif, tetapi juga diberkati dengan sumber daya alam yang memainkan peran yang sangat penting dalam tren geopolitik dan geostrategis, serta pertumbuhan ekonomi yang stabil dan resiliensi yang terbukti tangguh dalam menghadapi krisis.

“Perekonomian kita terus tumbuh sekitar 5% dalam delapan kuartal terakhir. Kami juga terus fokus pada hal-hal yang paling penting dalam membangun landasan yang tepat dan kuat bagi Indonesia untuk melanjutkan perjalanan menjadi negara berpenghasilan lebih tinggi” terang Menkeu.

Menkeu juga mengatakan kebijakan fiskal terbukti efektif memainkan peran penting sebagai peredam guncangan (shock absorber), menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang solid. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk melaksanakan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing di tingkat dunia melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan institusi.

Baca Juga: Tulang Punggung Ekonomi, Kualitas Sektor Manufaktur Masih Perlu Dievaluasi

“Banyak hal yang sudah kita lakukan, namun saya berharap kita bisa terus mengkritisi diri sendiri, mencermati pencapaian kita sendiri, dan kekurangan pencapaian agar kita bisa terus berkembang dan membuat kemajuan” jelas Menkeu.

“Indonesia terus melanjutkan perjalanannya untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi (high income country) dan ini bukanlah perjalanan yang mulus dan mudah, tidak ada seorang pun yang menjanjikan bahwa menjadi negara berpenghasilan tinggi itu akan mudah, namun ini adalah sesuatu yang harus terus kita dukung dengan kebijakan dan institusi yang baik," tutup Menkeu.