PPP Sebut Pemberian Bansos di Masa Kampanye Riskan Dipolitisasi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi menilai bahwa bantuan sosial (bansos) yang distribusikan selama masa kampanye, riskan dipolitisasi pihak yang tengah berkontestasi di pemilu 2024.

Pasalnya, kata Baidowi, bansos yang didistribusikan selama masa kampanye kerapkali menjadi alat propaganda untuk menggiring suara rakyat pada saat pemungutan suara nanti. Dia juga menyebut, hal itu sempat terjadi di pemilu periode sebelumnya. 

"Mengacu pada pengalaman-pengalaman sebelumnya ketika bansos itu diberikan sebelum pemilu, itu dijadikan alat propaganda untuk menggiring masyarakat bahwa bantuan itu seolah-olah identik dengan calon tertentu dan partai tertentu," kata Baidowi kepada wartawan di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu (30/12/2023).

Baca Juga: Soal Bansos Plus, Anies Baswedan: Bukan Hanya Diteruskan, Ditambahkan!

Menurutnya, bansos yang didistribusikan setelah nasa kampanye pun tidak mengurangi esensi dari program itu sendiri. Baidowi juga menyebut hal itu tidak akan melanggar peraturan perundang-undangan. 

"Kecuali bansos harus diberikan bulan Februari, terus diberikan di Agustus, itu nunggunya terlalu lama. Tapi kalau bansos diberikan Januari, hanya digeser setengah bulan setelah Februari, saya kira itu masih sangat rasional dan tidak melanggar ketentuan," jelasnya.

Di sisi lain, Baidowi juga menyebut bansos menjadi komoditas politik di masa kampanye. Dia pun menegaskan, jangan sampai program kerakyatan itu diakomodir sesuai kepentingan kelompok tertentu. 

"Jangan sampai infrastruktur negara, alat negara, fasilitas negara digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Itu tidak boleh," tandasnya. 

Sebelumnya, Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Todung Mulya Lubis menilai pemberian bansos pada masa kampanye rentan dicurigai. Dia menilai, mestinya pemerintah menyiapkan kebijaksanaan tentang bansos selama Pemilu dan Pilpres ini diselenggarakan. 

"Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," kata Todung dalam konferensi persnya di Jakarta, Jumat (29/12/2023).

"Mungkin banyak yang mengkritik saya soal ini, tapi saya ingin demi jamin fairness ini kita pertimbangkan," tandasnya.