Aktivis Buruh Sebut Harusnya Jokowi Dapat Gelar 'Bapak Upah Murah'

Kinerja ketenagakerjaan rezim Joko Widodo (Jokowi) mendapat rapor merah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama dengan aktivis buruh.

Hal ini disampaikan pada acara Talkshow yang diadakan Bidang Ketenagakerjaan (Bidnaker) DPP PKS, Sabtu, (30/12/2023).

PKS dan seluruh narasumber sepakat memberikan rapor merah atas kinerja ketenagakerjaan Jokowi. Hal ini melihat berbagai kebijakan dan hukum yang semakin menyengsarakan kaum pekerja selama dua periode.

"Jadi menurut saya sudah sangat parah. Harusnya kita menggelari Bapak Upah Murah, bapak yang menyengsarakan buruh," ungkap Ketua Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin (FSP LEM) Arif Minardi, dikutip dari laman pks.id, Minggu (31/12/23).

Baca Juga: Investor Asing Belum Ada di IKN, Jokowi: Masa Satu Saja Ndak Ada...

Selain Arif Minardi, Acara yang diselenggarakan PKS ini menghadirkan Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Djoko Heriyono, dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sekaligus co-captain Timnas AMIN Jumhur Hidayat sebagai narasumber.

Ketua Umum SPN Djoko Heriyono mengungkapkan pemerintahan Jokowi tidak memperhatikan hak dan melindungi 55 juta buruh dan keluarganya selama 10 tahun memimpin.

Ia tak ragu menyebut Jokowi punya rapor merah soal ketenagakerjaan selama memimpin dua periode.

"Maka saya berani membuat pernyataan bahwa selama 10 tahun, yang sekarang tinggal 7 bulan lagi, itu rapornya merah," ujarnya.

Sementara itu Jumhur Hidayat menyoroti turunnya industri dan banyaknya hukum pro oligarki yang dikeluarkan pemerintah.

Ia menilai kondisi ini perlu adanya perubahan sehingga ia mengajak untuk memilih pasangan capres-cawapres yang mengusung perubahan, yaitu Anies-Muhaimin.