Distribusi Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di 20 Provinsi: Pos Indonesia Terapkan Teknologi Digital

Warta Ekonomi, Bandung -

PT Pos Indonesia (Persero) menjadi mitra pendistribusian Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (BP-CBP) di 20 provinsi dengan alokasi 13.415.219 Penerima Beras Pemerintah (PBP).

Pos Indonesia, dalam mendistribusikan bantuan beras, menerapkan teknologi digital berupa aplikasi Pos Giro Cash (PGC).

Direktur Bisnis dan Kurir Logistik Pos Indonesia, Tonggo Marbun, optimistis penyaluran di 20 provinsi akan berjalan lancar, tepat sasaran, tepat waktu, dan akuntabel.

“Alhamdulillah, kita sudah memulai penyaluran bantuan beras bulan Januari yang langsung di-launching oleh Bapak Presiden di Cilacap kemarin, dan hari ini di Banyumas, akan berlanjut di Tegal,” kata Tonggo dalam keterangan resminya, Rabu (3/1/2024).

Dalam penyaluran BP-CBP ini, Pos Indonesia menyiapkan seluruh sumber daya termasuk memanfaatkan teknologi digital melalui aplikasi Pos Giro Cash (PGC).

“Koordinasi kami dengan Bulog cadangan beras yang satuan 10 kg sudah siap disalurkan. Kami sudah menyiapkan penyaluran untuk komunitas seperti ini di beberapa titik tertentu. Kemudian penyaluran di Kantorpos dan ada beberapa case yang akan diantarkan ke rumah penerima langsung."

Salah satu keunggulan dan kelebihan penyaluran oleh Pos Indonesia adalah kita memiliki sistem aplikasi yang langsung meregister, dilengkapi fitur face recognition, kemudian terhubung dengan Dukcapil sehingga memastikan bantuan tepat sasaran by name by address.

Dengan menggunakan aplikasi PGC, penerima yang telah mendapatkan bantuan dapat diketahui dari foto diri bersama dengan identitas yang dibawa yaitu KTP/KK (fitur face recognition).

Baca Juga: Pos Indonesia Gulirkan Beasiswa Ikatan Dinas Bagi 100 Talenta Unggul

"PGC juga menyertakan geotagging, yaitu menyertakan lokasi penerima mendapatkan bantuan, sehingga dapat dilacak melalui peta," katanya.

Setelah seluruh proses terlaksana dengan baik, maka proses selanjutnya berupa pendokumentasian seluruh arsip ataupun dokumen akan dilakukan menggunakan aplikasi e-Filing. Ini adalah aplikasi yang digunakan untuk memeriksa keabsahan dokumen, penyimpanan dokumen hingga dapat diketahui progresnya menggunakan dashboard real-time. E-Filing bermanfaat untuk mendukung akuntabilitas penyaluran oleh Pos Indonesia, termasuk bukti (evidence) dokumen penyerahan secara digital.

Ketiga aplikasi yang digunakan tersebut dapat diakses oleh seluruh stakeholder dan progresnya dapat dilihat melalui dashboard di ketiga aplikasi tersebut.

“Semua penyaluran bantuan dilakukan dengan aplikasi PGC dan dashboard, bisa diakses oleh seluruh stakeholder terkait. Dengan menggunakan sistem PGC, kita memastikan penyaluran CBP tepat sasaran kepada penerima,” jelasnya.

Kemudian, dalam pengangkutan beras dari gudang BULOG menuju ke lokasi penyerahan bantuan menggunakan aplikasi CBP di mana seluruh proses pemindahan dan pengangkutan beras dapat dilacak dan diketahui jumlahnya secara real-time.

“Kita juga ada sistem aplikasi PGC yang dapat dimonitor secara langsung, real-time, dashboard-nya. Kami sedang mengintegrasikan dengan sistem di Bulog sehingga bisa melihat progres secara langsung, real-time, proses penyaluran dan kalau ada masalah bisa segera dieskalasi,” jelasnya.

Semua strategi penyaluran tersebut disiapkan termasuk untuk menuntaskan pendistribusian hingga ke daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal).

“Kami siap. Belajar dari penyaluran bantuan sebelumnya, kita sudah antisipasi beberapa kendala seperti jadwal kapal reguler, faktor cuaca, ketersediaan tim kita sudah disiapkan dan membuat perencanaan penyaluran lebih awal sehingga kalau ada masalah bisa segera diselesaikan. Harapannya bisa selesai di 3T sesuai kapabilitas PT Pos selama ini,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menghadiri launching penyaluran BP-CBP. Setelah kemarin di Cilacap, hari ini Presiden hadir di gudang Bulog Klahang dan Banpang, Banyumas.

“Ini yang hadir di sini dulu September, Oktober, November, sudah mendapatkan bantuan, ada? Ini kelihatannya tambahan. Yang bulan Januari sudah dapat semuanya? Sudah terima semuanya. Nanti Februari, Maret dapat lagi. Nanti kalau APBN memungkinkan, April, Juni bisa kita teruskan lagi,” ucap Presiden Jokowi.

BP-CBP ini disebutkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, menyasar 22,4 juta penerima.

Baca Juga: Dongkrak Usaha Lokal, Pos Indonesia Kolaborasi Bareng Kadin dan TikTok

“Datanya kami dapat dari Kemenko PMK, yaitu Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Data ini sudah diverifikasi oleh Kementerian Keuangan, BPKP, dan KPK sehingga data ini tentunya kita anggap paling akurat hari ini,” katanya.

Jika ternyata masih ada warga yang hidup di bawah garis kemiskinan namun namanya belum terdata sebagai Penerima Bantuan Pangan (PBP), Arief menyarankan untuk mengajukan kepada aparat RT/RW setempat.

“Apabila ada saudara kita yang di bawah garis kemiskinan dan belum masuk data ini, bisa mengajukan melalui RT/RW. Nanti akan diverifikasi, sehingga bulan berikutnya bisa kita mutakhirkan datanya,” katanya.

Mengenai stok beras Bulog yang angkanya naik turun, Arief mengatakan hal itu karena beras disalurkan melalui berbagai program bantuan.

“Beras yang ada saat ini di Bulog sekitar 1,4 juta ton. Angka ini bergerak terus, bisa 1,6 atau 1,5. Pertanyaannya, kenapa sih angkanya berubah-ubah? Angkanya berubah karena stok bergerak terus. Kita ada penyaluran-penyaluran,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan saat ini pun produksi beras terus digenjot. Selain petani terus berproduksi, stakeholder terkait bidang pangan juga bahu membahu memastikan ketersediaan stok beras.

Mulai 2024 ini cadangan pangan pemerintah Badan Pangan Nasional sekarang diminta untuk mengelola Kepres 125 tahun 2022 mengenai Cadangan Pangan Pemerintah. Ini nanti Bulog bersama BUMN di bidang pangan mempersiapkan sebagai off-taker.

"Kita terima kasih kepada Bu Menteri Keuangan dan jajaran, kita disiapkan dana penjaminan sekitar 28,7 triliun. Jadi kita tidak hanya bicara bantuan pangan, tapi juga logistik secara keseluruhan, termasuk bagaimana pemerintah melalui BUMN di bidang pangan sebagai off-taker, karena Pak Presiden perintahnya kepada Badan Pangan Nasional untuk menyerap apa yang diproduksi oleh petani. Jadi biarkanlah petani kita memproduksi, kemudian BUMN di bidang pangan bersama Badan Pangan Nasional menyiapkan untuk off take dengan harga yang bagus,” jelasnya.

Dengan semangat kolaborasi dan sinergi yang terus dibangun, Arief menyakini produksi beras nasional akan tetap terjaga.

Baca Juga: Instruksi Jokowi, Pos Indonesia Salurkan Bantuan Pangan Beras di NTT

“Satu per satu dalam dua tahun terakhir, Badan Pangan Nasional bersama Bulog, RNI, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kemenko Perekonomian, dan dari sisi inflasi ada Bank Indonesia, Menteri Dalam Negeri, seluruh stakeholder di bidang pangan tersebut saya rasa sudah sangat baik. Ke depan akan lebih baik lagi. Jangan lupa teman kita di legislatif juga penting untuk keberpihakan terhadap pangan di Indonesia,” jelasnya.

Ke depan, faktor produksi menjadi tanggung jawab kita semua. Bagaimana keberpihakan terhadap teknologi, ketersediaan pupuk, benih, bagaimana menyampaikan pengurangan dari konversi lahan, kemudian buka lahan baru, intensifikasi pertanian.

"Jadi semua ini harus holistik dan terintegrasi, tidak bisa sendiri-sendiri,” ujarnya.

Masih terkait kolaborasi antar kementerian/lembaga, Arief berharap BUMN di bidang pangan dapat menjadi motor penggerak nasional.

“Pak Presiden menyampaikan tidak hanya makro, mikro, itupun masih kurang. Mesti detail. Kalau BUMN dengan Pak Erick, Menteri BUMN. Saya masih berkomunikasi dengan beliau sampai sekarang, bagaimana BUMN di bidang pangan, Pak Erick sampaikan tidak boleh menjadi menara gading, tetapi harus berkolaborasi dengan private. BUMN di bidang pangan menjadi motor penggerak nasional. Perbedaan BUMN dengan private itu ada ’N’ di belakang, ada negaranya, sehingga bisa bersama-sama kementerian/lembaga untuk mengerjakan banyak hal,” pungkasnya.