Dituding 'Konser Bakal Sering Didemo Kalau Berhasil Jadi Presiden', Anies Baswedan: Dari Jaman Dulu Ditakut-takuti...

Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menjawab keresahan salah seorang penanya di acara 'Resolusi Indonesia' di Tenis Indoor Senayan, Jakarta pada Jumat (5/1/23) malam.

Salah satu yang penanya sampaikan adalah anggapan saat Anies jadi presiden maka akan banyak konser yang akan didemo oleh kelompok tertentu.

Menanggapi hal itu, Anies mengungkapkan di masa kampanye memang sering kali narasi miring menakuti kerap menghampirinya. Hal ini menurutnya sama seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu di mana ia dituduh intoleran.

Baca Juga: Dahsyat! Kampanye Dialog Anies Baswedan 'Desak Anies' Kalahkan Kampanye 'Gemoy' Andalan Prabowo

“Kalau masa kampanye banyak yang nakut-nakutin, jaman dulu di Jakarta juga begitu, nanti kalau Anies Gubernur IMB rumah ibadah susah, yang terjadi sebaliknya, justru semuanya berhak dapat IMB,” jelas Anies.

Anies menegaskan semua kegiatan yang pada dasarnya tidak melanggar aturan maka tentu tidak boleh diganggu atau dibatalkan.

Menurut Anies, selama kegiatan itu tidak melanggar aturan yang berlaku di Indonesia maka tak perlu khawatir dengan adanya pembatalan oleh negara.

“Semua kegiatan yang punya aturannya silakan dijalankan, semua kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang ada jangan dilarang. Negara beri ruang untuk semua kegiatan itu selama dia ikut aturan yang ada di Indonesia,” jelasnya.

Di sisi lain, Anies mengingatkan bahwa di dalam demokrasi suara-suara kontra juga punya hak untuk disuarakan.

Baca Juga: Dinilai Memanfaatkan Jabatan sebagai Menhan, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Minta Jokowi Pecat Prabowo

Karenanya melarang kubu kontra pada suatu hal untuk menyampaikan pendapatnya juga menurut Anies merupakan sesuatu yang tak dapat dibenarkan karena itu merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara.

“Di sisi lain kita juga tidak boleh melarang kalau ada yang mau mengungkapkan pendapatnya. Sekarang acara ini kalau ada sekelompok orang yang tidak setuju di depan sana dia juga tidak boleh dilarang untuk protes, itu adalah hak dia mengungkapkan pendapatnya,” ungkapnya.

“Tapi apakah negara melarang? Tidak, negara bukan melarang berdasarkan protes, negara melarang kalau ada aturan yang tidak diikuti, itu prinsip demokrasi,” tambahnya.